Infokaltim.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan kekhawatirannya terkait kemungkinan dampak isu pemotongan anggaran pada tahun 2026 terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Meski begitu, Komisi III berharap seluruh rencana program pembangunan tetap dapat dilaksanakan sesuai target tanpa pengurangan dana.
Pernyataan ini disampaikan Reza usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dua instansi mitra, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas PUPR-Pera memaparkan rencana kegiatan dan proyek mereka untuk tahun 2026.
Reza menekankan bahwa banyak proyek jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan perlu percepatan penyelesaian.
“Beberapa ruas jalan provinsi di Bontang, Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu masih membutuhkan penanganan segera,” ujar Reza, Senin (24/11/2025).
Reza menegaskan, proyek-proyek tersebut termasuk prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, Komisi III berharap isu pengurangan anggaran dari pemerintah pusat tidak mengganggu pelaksanaan program yang sudah direncanakan.
“Semua kembali pada kebijakan kepala daerah dalam mempertahankan program yang sudah dijanjikan. Kami berharap tidak ada pemangkasan anggaran,” tegasnya.
Selain membahas PUPR-Pera, Komisi III juga menyoroti sejumlah hal terkait Dishub Kaltim. Salah satunya adalah kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang masih memerlukan perbaikan di berbagai titik.
Reza juga menekankan kesiapan Dishub menghadapi arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang diperkirakan akan meningkatkan aktivitas masyarakat secara signifikan, khususnya di sektor transportasi.
“Kami meminta Dishub memastikan pelayanan di terminal dan pelabuhan berjalan optimal menjelang Natal, Tahun Baru, dan masa liburan,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, DPRD akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur di Kaltim tetap berjalan lancar, khususnya yang terkait konektivitas dan pelayanan publik.
[anr|anl|adv dprd kaltim]