Infokaltim.id, Samarinda– Minimnya infrastruktur memadai di tiga kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan.
Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menekankan perlunya langkah serius untuk membenahi kondisi tersebut.Tiga kecamatan yang dimaksud adalah Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan.
Menurut Salehuddin, wilayah ini memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya saat momentum seperti Ramadan yang lalu.
“Selama Ramadan kemarin aktivitas masyarakat sangat tinggi. Tapi sayangnya infrastruktur tidak mendukung, padahal perannya penting dalam mendukung perputaran ekonomi,” kata Salehuddin.
Ia juga menyoroti anggaran peninggian jalan yang dinilai belum maksimal. Dari rencana awal Rp50 miliar, hanya Rp20 miliar yang tercantum dalam APBD Murni Kukar.
Dirinya berharap ada tambahan dalam APBD Perubahan, meski tidak menjamin percepatan realisasi.
“Alokasi anggaran saat ini masih terbatas. Padahal semula dirancang Rp50 miliar. Yang tersedia baru Rp20 miliar, dan itu hanya cukup untuk peninggian jalan,” jelasnya.
Selain masalah jalan, Salehuddin juga menyinggung masih bergantungnya beberapa titik wilayah pada transportasi feri.
Ketergantungan ini menurutnya berdampak langsung terhadap kelancaran logistik dan naiknya harga bahan pokok di daerah tersebut.
“Distribusi terhambat, harga barang melonjak, dan itu memukul daya beli masyarakat. Apalagi situasi ekonomi nasional juga belum pulih sepenuhnya,” ungkapnya.
Menilik solusi jangka panjang, Salehuddin kembali mengingatkan adanya program konektivitas antarkecamatan yang pernah digagas mantan Bupati Rita Widyasari melalui pinjaman ke PT SMI. Ia menilai inisiatif itu perlu dievaluasi untuk dihidupkan kembali.
“Dulu pernah ada rencana integrasi infrastruktur lewat pinjaman ke PT SMI. Saya kira program itu patut dikaji ulang,” ucapnya.
Ia mendesak agar pemerintah kabupaten tak sekadar melakukan perbaikan tambal sulam, melainkan menyusun rencana pembangunan yang komprehensif dan berbasis kajian mendalam.
“Perlu perencanaan matang untuk jangka panjang, bukan hanya solusi instan,” tegas Salehuddin.
Mengakhiri pernyataannya, ia menyerukan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan provinsi, agar sinergi pembangunan bisa terwujud meski ada keterbatasan anggaran di level kabupaten.
“Kolaborasi dengan pemerintah provinsi sangat krusial. Kalau kabupaten kekurangan anggaran, provinsi bisa ambil peran lewat mekanisme yang ada,” pungkasnya.