Infokaltim.id, Samarinda– Meningkatnya keluhan masyarakat terkait isu-isu strategis seperti pencemaran lingkungan, sengketa batas wilayah, serta konflik agraria.
Hal ini mendorong mendorong Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan laporan publik.
Sekretaris Komisi I, Salehuddin, menyampaikan bahwa keluhan-keluhan yang diterima bukan hanya merupakan catatan administratif belaka.
Melainkan refleksi keresahan masyarakat yang memerlukan penanganan segera dan serius.
“Kami menerima banyak aduan menyangkut masalah krusial, mulai dari kerusakan lingkungan hingga perselisihan agraria yang tak kunjung usai,” ujar Salehuddin saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025).
“Ini sinyal bahwa warga sangat membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa beragamnya jenis laporan menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem pelayanan publik dan pengawasan pemerintahan.
Ketidaksiapan dalam merespons keluhan berpotensi memicu ketegangan sosial yang lebih luas, terutama di tengah pesatnya pembangunan dan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat.
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan, hukum, dan pertanahan, Komisi I berupaya menyusun ulang prioritas kerja guna merespons kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Evaluasi internal pun tengah dilakukan untuk membentuk pola kerja baru yang lebih tanggap dan responsif.
“Kami tidak ingin terjebak pada birokrasi yang kaku. Penanganan laporan masyarakat harus berbasis skala urgensi dan dampak, bukan sekadar mengikuti prosedur yang panjang,” tambahnya.
Meski terbentur pada keterbatasan sumber daya dan waktu, Salehuddin menegaskan bahwa hal itu tak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan kepentingan publik.
Komisi I kini menyiapkan strategi dengan menekankan seleksi aduan prioritas serta memperkuat sinergi antarinstansi.
Lebih lanjut, peningkatan kualitas dokumentasi serta validitas data pengaduan juga menjadi fokus agar langkah advokasi yang diambil benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak reaktif.
“Setiap laporan masyarakat harus diperlakukan sebagai bentuk partisipasi warga dalam demokrasi. Kami ingin sistem kerja kami mencerminkan transparansi dan tanggung jawab institusional,” tutup Salehuddin.