Infokaltim.id, Samarinda– Isu perambahan dan aktivitas tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman (Unmul), kembali menuai perhatian publik.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti minimnya perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya proses hukum atas dugaan penambangan liar di kawasan hutan pendidikan tersebut.
“Kasus ini terlalu lama dibiarkan tanpa kejelasan. Kami akan terus mengawal dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait. Ini sudah kami jadwalkan untuk dibahas kembali secara resmi,” ujar Sarkowi pada Minggu (22/6/2025).
Dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, Polda Kaltim dan Gakkum KLHK sempat menyatakan butuh waktu dua pekan untuk mendalami kasus dan mengungkap dalang di balik aktivitas tambang ilegal tersebut.
Namun hingga tenggat berakhir, belum ada hasil konkret yang diumumkan ke publik.
“Kami memahami ada jeda libur nasional, tapi itu bukan alasan untuk menunda penyelesaian kasus serius seperti ini,” kata politisi dari Partai Golkar itu.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menjadwalkan ulang pemanggilan semua pihak yang berkaitan, termasuk pihak kampus, organisasi lingkungan, serta instansi teknis terkait.
Sarkowi menegaskan bahwa kawasan KHDTK Unmul bukan hanya hutan biasa, melainkan wilayah strategis untuk pendidikan dan konservasi.
Dia menyebut, penambangan ilegal di wilayah ini merupakan ancaman langsung terhadap keberlangsungan fungsi edukatif dan ekologisnya.
“KHDTK adalah laboratorium alam bagi mahasiswa dan pusat pengembangan konservasi. Jika dibiarkan, maka kita sedang menggadaikan masa depan ilmu pengetahuan dan lingkungan hidup kita sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kredibilitas lembaga pendidikan seperti Unmul, yang perannya sangat vital di tingkat lokal maupun nasional.
Kerusakan lingkungan di KHDTK, lanjutnya, dapat berdampak luas terhadap generasi mendatang.
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Kaltim menyerukan kerja sama dari berbagai pihak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk bersatu dalam menjaga kawasan KHDTK dari praktik tambang ilegal dan aktivitas merusak lainnya.