Infokaltim.id, Samarinda- Belakangan ini, banjir di Samarinda nampak parah dari sebelumnya, dugaan mencuat adalah salah satunya aktivitas tambang batu bara.
Merespon masalah itu, jajaran Komisi III DPRD Samarinda telah mengundang pemilik perusahaan dari areal Samarinda Utara dan Palaran. Pihaknya juga telah melakukan tinjauan lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, setelah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah perusahaan yang memiliki izin usaha penambangan (IUP) untuk dimintai keterangannya.
“Jadi, kami sudah memanggil perusahaan di zona Palaran, setelah itu zona Utara Pinang dan Ulu. Kami masih menggali informasi,” ungkap Jaya, Jum’at (15/10/2021).
Lebih lanjut, kata Jaya, bahwa setelah mendapatkan informasi hingga mengambil kesimpulan, lalu melakukan verifikasi lapangan, semua perusahaan tambang yang telah diundang.
“Kalau ada temuan, pasti kami bentuk Pansus tambang, agar memperjelas masalah ini untuk dicarikan solusinya,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini beralasan bahwa, kegiatan penambangan batu bara kerap meresahkan warga sekitar, lantaran eksploitasi hutanya semakin besar-besaran. Di samping juga pihak perusahaan mengabaikan kewajiban untuk reklamasi.
“Sebenarnya 28 persen keuntungan perusahaan itu dialokasikan untuk reklamasi, tapi nyatanya tidak demikian,” tutur Jaya.
Sementara ini, diungkapkan Jaya, pihaknya masih melakukan RDP dengan IUP sesuai zona. Jika ada temuan berdasarkan informasi yang dihimpun, pihaknya bakal mengecek di lapangan.
“Kalau ada pelanggaran, akan kami buatkan rekomendasi ke Wali Kota Samarinda bahkan ke Gubernur Kaltim,”tegasnya.
Kendati demikian, pihak Komisi III DPRD Samarinda bakal serius membentuk Pansus tambang, karena pihaknya menilai permasalahan ini tidak berlama-lama dilakukan pembiaran, dampaknya sangat besar.
[SDH | ADS]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
