Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaSerapan APBD PPU Baru 60,3 Persen, Syahrudin Minta Kontraktor Percepat Pekerjaan

Serapan APBD PPU Baru 60,3 Persen, Syahrudin Minta Kontraktor Percepat Pekerjaan

Infokaltim.id, Penajam– Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun Anggaran 2026 baru mencapai sekitar 60,3 persen. Rendahnya serapan tersebut menjadi perhatian DPRD, terutama karena masih terdapat sejumlah kegiatan pembangunan yang belum diselesaikan menjelang akhir tahun anggaran.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengatakan sebagian kegiatan yang belum berjalan berkaitan dengan proyek-proyek yang baru diakomodasi melalui APBD Perubahan 2026. Kondisi tersebut membuat waktu pelaksanaan pekerjaan semakin terbatas.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama pihak ketiga harus segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target serapan anggaran dapat dikejar sebelum tutup tahun.

“Realisasi keuangan APBD 2026 saat ini baru mencapai sekitar 60,3 persen. Memang, masih ada sejumlah kegiatan yang belum terlaksana, terutama proyek-proyek yang baru masuk dalam APBD Perubahan,” ujarnya.

Syahrudin berharap realisasi anggaran setidaknya bisa mencapai 90 persen hingga akhir tahun. Ia mengakui target tersebut tidak mudah dicapai karena waktu pelaksanaan semakin sempit, terlebih kegiatan yang masuk dalam anggaran perubahan masih harus melalui tahapan administrasi dan proses pekerjaan.

“Kalau melihat waktu yang sudah semakin mendekati akhir tahun, saya juga belum terlalu yakin target tersebut bisa tercapai. Apalagi, kegiatan yang masuk dalam anggaran perubahan membutuhkan waktu untuk proses administrasi dan pelaksanaannya,” katanya.

Meski demikian, ia meminta kontraktor tidak menjadikan keterbatasan waktu sebagai alasan untuk menunda penyelesaian pekerjaan. Seluruh kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab penyedia jasa harus segera diproses sesuai ketentuan kontrak.

Syahrudin juga mengingatkan adanya komitmen bahwa pekerjaan yang belum dapat diselesaikan atau belum bisa dibayarkan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan atau review Inspektorat sebelum pembayaran dilakukan.

Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar penyelesaian kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga tetap memiliki dasar administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengimbau teman-teman kontraktor agar segera menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pekerjaan yang belum dapat diselesaikan atau dibayarkan harus melalui pemeriksaan atau review Inspektorat terlebih dahulu,” tegasnya.

Ia berharap percepatan pekerjaan tidak mengabaikan kualitas maupun prosedur pengadaan. Sebab, tingginya serapan anggaran seharusnya sejalan dengan penyelesaian kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap pemerintah daerah melakukan pengawasan lebih intensif terhadap kegiatan yang belum selesai, terutama proyek yang memiliki tenggat waktu pelaksanaan semakin dekat,” tutupnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 10
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 332,646