Infokaltim.id, Samarinda – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim menekankan pentingnya penegakan etika dan kejelasan sanksi dalam Rapat Koordinasi Badan Kehormatan DPRD kabupaten dan kota se-Kaltim.
Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama terhadap mekanisme penanganan pelanggaran etik di lingkungan legislatif daerah.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan bahwa penyamaan persepsi dan standar penanganan pelanggaran etika merupakan kebutuhan mendesak.
Menurutnya, tanpa keseragaman aturan dan prosedur, penegakan etika berpotensi menimbulkan tafsir berbeda antar daerah.
Hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Ia menjelaskan bahwa keberlangsungan DPRD sebagai lembaga demokratis sangat bergantung pada kuatnya tata kelola etika yang dipatuhi seluruh anggota dewan.
“Karena itu, Badan Kehormatan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan citra DPRD di mata masyarakat,” kata Subandi.
Subandi menegaskan bahwa BK tidak boleh diposisikan hanya sebagai lembaga formal administratif.
“BK harus mampu menjalankan fungsi pengawasan moral dengan menjunjung tinggi transparansi dan keadilan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa setiap aduan pelanggaran etika wajib ditindaklanjuti secara profesional dan terbuka, tanpa intervensi kepentingan apa pun.
Dalam diskusi rakor, perwakilan BK dari berbagai kabupaten dan kota sepakat bahwa kepastian sanksi masih menjadi persoalan yang perlu diperkuat.
“Ketidakjelasan standar hukuman dapat memicu kesan subjektivitas dan ketimpangan dalam penerapan aturan etik,” tegasnya.
Oleh karena itu, forum ini berupaya membangun kesepahaman guna mencegah terjadinya perbedaan perlakuan antar daerah.
Lebih lanjut, Subandi menyampaikan bahwa masyarakat menaruh ekspektasi besar kepada BK sebagai penjaga kehormatan lembaga legislatif.
“Etika bukan sekadar aturan tertulis, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kita sebagai wakil rakyat,” paparnya.
Penegakan aturan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten, tegas, dan tanpa kompromi.
Selain membahas penguatan standar etik, rakor juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BK.
Langkah ini dinilai krusial agar proses pemeriksaan pelanggaran dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika politik yang terus berkembang.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum konsolidasi bagi seluruh BK se-Kaltim untuk memperkuat integritas kelembagaan.
Para peserta sepakat bahwa pembaruan regulasi serta penyempurnaan mekanisme kerja harus terus dilakukan agar penegakan etika DPRD tetap relevan dengan tuntutan zaman.
Subandi berharap hasil rakor tidak berhenti pada kesepakatan formal, melainkan dapat diterapkan secara nyata di masing-masing daerah.
[anr|anl|ads dprd kaltim]