Infokaltim.id, Penajam– Potensi perikanan di wilayah pesisir Babulu Laut, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Kawasan tersebut memiliki potensi rumput laut dan tambak yang dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir.
Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati, mendorong agar Babulu Laut mendapatkan perhatian pemerintah pusat sehingga dapat masuk dalam pengembangan program KNMP.
Menurutnya, potensi perikanan yang dimiliki wilayah tersebut perlu didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Terlebih, hingga kini sejumlah fasilitas dasar untuk menunjang aktivitas nelayan masih belum tersedia.
“Saya sangat mendorong agar program Kampung Nelayan Merah Putih bisa direalisasikan di Babulu Laut. Sebab, wilayah tersebut memiliki potensi perikanan yang cukup besar,” kata Sujiati.
Ia menyebut terdapat dua potensi utama yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut, yakni budidaya rumput laut dan tambak.
Untuk mendorong realisasi program, Sujiati mengaku telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk meminta dukungan dari pemerintah pusat agar rencana pembangunan KNMP di Babulu Laut mendapat pendampingan.
“Kami juga selalu mendampingi dan berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Bahkan, sebelumnya saya sudah meminta bantuan teman-teman di pemerintah pusat agar bisa ikut mendampingi sehingga program KNMP di Babulu Laut dapat terlaksana,” ungkapnya.
Sujiati menjelaskan, salah satu kebutuhan mendesak masyarakat pesisir adalah fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI) dan lokasi sandar kapal. Kedua fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas nelayan, mulai dari kegiatan melaut hingga proses pemasaran hasil tangkapan.
Namun, saat ini Babulu Laut belum memiliki TPI maupun fasilitas sandar kapal yang memadai.
“Untuk fasilitas pendukung perikanan, saat ini memang belum tersedia tempat pelelangan ikan maupun fasilitas sandar kapal yang memadai. Padahal, salah satu kebutuhan penting nelayan adalah tempat untuk menyandarkan kapal,” jelasnya.
Dari sisi ketersediaan lahan, Sujiati menyebut pemerintah telah menyiapkan area sekitar lima hektare yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan program tersebut.
Ia mengatakan status lahan tersebut telah jelas karena merupakan aset pemerintah. Dengan demikian, ketersediaan lahan diharapkan tidak menjadi kendala utama dalam proses perencanaan pembangunan.
“Lokasi pembangunan sebenarnya sudah tersedia. Pemerintah memiliki lahan sekitar lima hektare yang sudah disiapkan untuk program tersebut. Status lokasinya juga sudah jelas karena merupakan lahan pemerintah,” ujarnya.
Meski begitu, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama akses jalan menuju lokasi pembangunan.
Menurut Sujiati, aksesibilitas menjadi bagian penting yang harus diperhatikan agar pembangunan fasilitas KNMP dapat berjalan dan nantinya benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan fasilitas yang dibangun sesuai kebutuhan nelayan dan memiliki keberlanjutan pengelolaan.
“Harapannya, program KNMP di Babulu Laut tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi benar-benar bisa menunjang aktivitas nelayan dan mengembangkan potensi perikanan masyarakat setempat,” tutupnya.
[nly|adv dprd ppu]
