Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra
Infokaltim.id, Samarinda– Jalan umum di Samarinda sering mengalami kerusakan setiap saat, banyak masyarakat yang keluhkan keadaan jalan yang tidak kunjung di perbaiki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra menyebutkan dalam pertemuan saat mendengarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota 2020 dengan pihak PUPR, dia memberikan masukan dan rekomendasi agar PUPR membentuk satuan tugas (Satgas) jalan.
“Kami memberikan masukan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran di PUPR agar betul-betul merespon segala bentuk kerusakan kemudian memperbaiki jalan-jalan umum dan lingkungan”, ungkap Samri, Senin, (26/4/2021)
Tim khusus atau satgas itu dibentuk untuk merespon dan bertugas menyusuri jalan umum yang ada di Samarinda, jika menemukan kerusakan atau jalan berlubang segera diperbaiki agar masyarakat tidak mengeluhkan kerusakan tersebut.
Menurutnya, meskipun jalan hanya sebatas berlubang kecil namun dampaknya sangat besar, misalkan tidak diperbaiki secara cepat oleh PUPR maka menimbukan korban bagi pengendara bahkan akan semakin besar. Sehingga dana untuk perbaikan pun semakin besar.
“Kami tidak ingin PUPR hanya berwacana, masukan ini harus segera dibentuk tim satgas jalan, agar mempermuda pelayanan perbaikan jalan yang ada di Samarinda”, ujar Samri
Politisi PKS ini menyampaikan agar PUPR mendata dengan jelas antara jalan kota, provinsi dan nasional. Sehingga memudahkan jalur koordinasi bagi Satgas jalan jika menemukan jalan rusak pada titik jalan yang bukan tanggungjawab Pemkot Samarinda, maka satgas ini bertugas meminta dana tanggap darurat untuk memperbaiki jalan yang berlubang tersebut.
Dia berharap PUPR segera membentuk satgas agar bertugas merespon dengan cepat jalan-jalan yang berlubang di areal Samarinda.
[SDH]
Info Terbaru
- Sejumlah Sekolah Alami Kekurangan Guru hingga 93 Orang, Disdikpora PPU Lakukan Redistribusi Tenaga Pengajar
- Pemkab PPU Sepakati KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 Capai Rp1,99 Triliun, Waris Muin Sebut Penyesuaian Fiskal dan Kebutuhan Belanja
- DBH Sawit Alami Penurunan, Alokasi Pembangunan Infrastruktur dan Perkebunan Terhambat, Distan PPU Fokus pada STDB
- Bupati PPU Mudyat Noor Perjuangkan Pembangunan Jembatan Riko dan Pelabuhan Nenang ke Kemeninfra
- BKAD PPU Usulkan Anggaran Porprov Kaltim Senilai Rp5 Miliar, Bakal Dimasukan di APBD Perubahan 2026