Infokaltim.id, Samarinda- Pemkot Samarinda telah mencapai cakupan kesehatan semesta universal health coverage (UHC) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Hal itu diapresiasi oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Dirinya meyebutkan keberhasilan itu juga tidak terlepas dari atusias masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.
“Alhamdulillah Samarinda sudah UHC. Tinggal bagaimana kita bersama untuk mengejar sisanya. Karena di lapangan banyak warga yang ingin menjadi peserta. Ini yang perlu dicari benang merahnya,” tuturnya, Selasa (31/5/2022).
Hal itu disampaikan Puji saat menggelar rapat dengan Sekda Samarinda, Hero Mardanus Satyawan terkait Forum Komunikasi dan Tim Monitoring Evaluasi Penyediaan Faskes, Sarana dan Prasarana dan SDM Faskes dengan Pemangku Kepentingan Utama kota Samarinda di ruang Sambuyutan Balaikota.
Mantan dokter di RSUD IA Moeis ini tidak memungkiri adanya kendala pemahaman oleh warga. “BPJS bisa mengoptimalkan sosialisasi hingga ke tingkat RT,” sarannya.
Politikus Demokrat itu mengaku juga menemukan di lapangan masih banyak warga yang tak mampu belum terdaftar di BPJS.
“Padahal juga ada PBI lewat Pro Bebaya tapi masih ada masyarakat miskin yang belum terlayani,” imbuhnya lagi.
Dia juga mengingatkan kepada BPJS agar tidak telat dalam melakukan pembayaran ke rumah sakit yang telah bekerja sama memberikan layanan bagi peserta JKN-KIS. “BPJS sudah terbayar oleh Pemkot di semester pertama, semoga pihak rumah sakit sudah terbayar,” tuturnya.
Dirinya mengatakan pula bahwa azas kegotong royongan belum masuk ke hati, yakni yang sehat menolong yang sakit dan yang kaya menolong yang miskin.
“Bisa bekerjasama dengan MUI, Kantor Kementerian Agama, dan stake holder terkait lainnya supaya masyarakat terketuk hatinya,” imbuhnya.
Sementara, Hero menyebutkan, bahwa jaminan kesehatan juga merupakan program prioritas Pemkot dibawah kepemimpinan Wali Kota, Andi Harun dan Wakil Wali Kota, Rusmadi. Untuk terus komitmen, termasuk untuk memastikan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan. Apakah PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN atau PBI Provinsi atau PBI APBD kota lewat anggaran Dinkes atau Pro Bebaya,” ungkap Hero dalam arahannya.
Seperti diketahui, kata Hero, dalam paparan kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Mangisi RS, bahwa cakupan UHC program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN) per 1 Mei telah mencapai 95,77 persen atau sebanyak 796.041 warga, dan yang belum menjadi peserta tersisa 35.129.
“Selain melalui sumber pembiayaan tadi, bisa juga dikondisikan melalui program bantuan dari perusahaan-perusahaan yang sudah jalan dibawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya.
Lebih lajut kata dia, minimal warga di sekitar perusahaan itu dulu. Atau bisa juga mereka para pengusaha atau donatur lainnya yang mau menyisihkan kelebihan uangnya untuk membayarkan iuran warga yang belum mendapatkan jaminan.
“Kami merasa optimis warga yang belum tercover jaminan kesehatannya di Samarinda bisa tertangani,” ujarnya.
Forum ini dihadiri pula kepala Bappedalitbang Ananta Fathurrazi, kepala Dinas Tenaga Kerja M Wahyono Hadiputro, Direktur RSUD IA Moeis dr Syarifah Rahimah, pimpinan maupun perwakilan pihak rumah sakit swasta, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Asada) dr David, Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, dan BPKAD.
[Ard | Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
