Infokaltim.id, Samarinda- Berulangnya kasus sengketa perizinan bangunan dan tempat usaha di Kota Samarinda, seperti operasional tempat hiburan atau kafe yang belum mengantongi rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Komisi I meminta para pelaku usaha bersikap kooperatif dengan menyelesaikan seluruh dokumen perizinan sebelum memulai operasional bisnisnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, menilai persoalan di lapangan kerap dipicu oleh pola usaha yang mendahului operasional sebelum legalitas administrasi dipenuhi secara utuh.
“Logis, rasional, dan objektif saja. Ketika izin diselesaikan terlebih dahulu, pasti tidak akan ada masalah di belakang hari. Kalau timbul kegaduhan atau penertiban setelah beroperasi, berarti izinnya belum sah,” ungkap Markaca.
Politisi Gerindara ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun DPRD sangat terbuka terhadap kehadiran para investor dan pelaku usaha yang ingin memutar roda perekonomian daerah, baik di sektor kuliner maupun Tempat Hiburan Malam (THM).
Kendati demikian, keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran hukum serta pemenuhan regulasi dasar perizinan guna mencegah penindakan dari aparat penegak perda di kemudian hari.
“Ketika Anda ingin berinvestasi atau membuka usaha hiburan malam di Samarinda, lengkapi persyaratannya dulu agar tidak menimbulkan keributan di kemudian hari,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemkot Samarinda pasti menyambut baik siapapun yang ingin berusaha, asalkan melengkapi administrasi terlebih dahulu, kemudian baru mulai berjalan operasionalnya.
Selain menyoroti perizinan bangunan dan operasional kafe maupun tempat hiburan, Komisi I DPRD Samarinda juga tengah memberi perhatian khusus pada penataan dan penertiban titik-titik reklame di wilayah perkotaan.
“Pelaku usaha luar yang ingin masuk memasang reklame di Samarinda harus sepengetahuan BPKAD selaku pengelola aset daerah, dengan aturan-aturan hukum yang jelas dan mengikat,” tegas Markaca.
Dalam waktu dekat, Markaca menyebutkan pihak Komisi I DPRD Samarinda bakal pemanggilan terhadap dinas-dinas teknis terkait guna mematangkan regulasi tata kelola reklame, terutama yang melibatkan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.
[tra|adv]
