Wabup Rendi Solihin Dukung Pengadaan Bus Sekolah oleh Dinas Perhubungan Kukar

Infokaltim.id, Tenggarong- Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), H. Rendi Solihin mendukung program pengadaan bus sekolah oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar.

Program tersebut merupakan realisasi program pemerintah berkaitan dengan konektivitas wilayah dan infrastruktur.

Karena itu, menurut Wabup Rendi, pengadaan bus angkutan pelajar ini sangat diperlukan sebagai mode transportasi bagi murid atau penjara yang ingin ke sekolah.

“Tentunya Pemkab Kukar sangat mendukung program bus ini. Karena, banyak anak-anak kita yang membutuhkan moda transportasi. Saya yakin ini sangat membantu dan meminimalisir rawannya angka kecelakaan yang membayangi pelajar,” kata Rendi Solihin, Jumat (13/10/2023).

Sementara itu, Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi mengatakan pengadaan bus sekolah sangat diperlukan masyarakat. Hal itu lantaran karena banyaknya warga yang mengusulkan ke Wabup Rendi.

Kata dia, sejumlah masyarakat itu kerap meminta pengadaan bus sekolah. Atas masukan itu, beberapa waktu lalu Pemkab Kukar telah melakukan uji coba bus angkutan pelajar di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong.

“Kita uji coba dahulu. Dan kami diminta untuk coba lakukan pendataan dulu. Seperti kecamatan-kecamatan mana yang memang membutuhkan. Kemudian datanya siapa yang perlu diangkut,” jelas Junaidi.

Pada APBD Perubahan 2023 ini, lanjut Junaidi, Pemkab Kukar bakal melakukan pengadaan enam bus sekolah. Sementara siapa target penerimanya, masih dalam proses pendataan.

Ia menjelaskan, tipe angkutan pelajar nantinya merupakan bus dengan kapasitas 30 kursi dan 19 kursi. Bus-bus itu sampai saat ini masih dalam tahap pabrikasi.

Kata Junaidi, bus tersebut bakal diserahkan pada Desember 2023. Sementara pengoperasiannya dimulai di 2024 mendatang untuk pengangkutan pelajar dari tingkat SD, SMP dan SMA.

“Jadi di tahun ini sudah ada satu unit kami anggarkan di murni kemarin, yakni di Loa Tebu. Di perubahan kami adakan enam unit,” ujarnya.

Terkait pengelolaan bus sekolah, Junaidi menyebut saat ini diserahkan ke pemerintah kelurahan dan desa penerima bantuan. Namun, dia juga berharap penerima bantuan dapat menciptakan swakelola.

“Insyallah 2024 nanti kita mengikuti arahan kepala daerah untuk mengadakan lagi. Kita akan atur sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

[Rfr|Anl|Ads Diskominfo Kukar]