Infokaltim.id, Penajam- Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor mendampingi Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, PPU, Jumat, (09/05/2025).
Kunker Mentan ini dilakukan untuk mendukung swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di PPU yang disiapkan sebagai lumbung pangan di Kaltim.
Turut hadir Gubernur Kaltim, Rudy Masud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim dan Kabupaten PPU serta puluhan petani di wilayah ini.
Bupati PPU, Mudyat Noor dalam kesempatan ini menyambut baik dan bersyukur diselenggarakannya kegiatan tersebut sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia.
Selain itu kata Mudyat, kegiatan tersebut untuk mewujudkan swasembada pangan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya serta mempelopori perluasan tanam dan peningkatan indek pertanaman padi sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
” Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pertanian karena kabupaten Penajam Paser Utara sudah sangat diperhatikan,” kata Mudyat Noor.
Dijelaskan Mudyat Noor bahwa Kabupaten PPU saat ini menghasilkan sekitar 4.429 ton gabah. Sementara lahan yang dimiliki PPU mencapai 5.898 hektar.
Untuk mengoptimalkan lahan produktif ini, sambung dia, termasuk mendorong swasembada pangan, diperlukan pengairan yang cukup. Pengairan salah satunya bisa dioptimalkan melalui Bendung Gerak Telake.
“Sebelumnya Bendung Gerak Telake masuk PSN, tapi telah dibatalkan. Bendungan ini bukan hanya untuk PPU, tetapi juga Paser,” ungkapnya.
“Paling utama, proses peningkatan optimalisasi lahan perlu sekali bibit unggul,” sambungnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Masud dalam sambutannya mengatakan, PPU merupakan salah satu lumbung pangan Kaltim. Ia berharap, bupati segera merancang Perda Pelarangan Alih Fungsi Lahan di Desa Gunung Mulia.
“Bupati harus membuat perda ini, agar tidak ada alih fungsi lahan seperti sawit atau karet,” tuturnya.
Dikatakannya, hal ini penting dilakukan guna mewujudkan swasembada pangan di Tanah Benua Etam, sapaan Kaltim. Ia juga memastikan komitmen Pemprov Kaltim untuk menjadikan provinsi ini sebagai kawasan lumbung pangan. Dengan ketentuan, Bulog harus membeli gabah dengan harga maksimal yaitu Rp6.500 per kilogram.
“Kalau bisa di subsidi sebagai bentung stimulus, agar tidak mengalihkan lahan pertanian jadi perkebunan. Kita punya 3 juta hektare lahan tidur dan telah berjalan 1,5 hektar menjadi lahan pertanian atau perkebunan,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Kaltim punya 46.660 hektare lahan, sehingga menurutnya bukan tidak mungkin jika 100 ribu hektare bisa dialihkan menjadi lahan pangan.
“Mari menjadikan Kaltim bukan hanya kuat dari sektor energi tetapi juga pangan,” katanya.
Dalam kesempatan ini Mentan RI, Amran Sulaiman dalam sambutannya mengatakan, Kaltim dengan 46 ribu hektar lahan padinya sudah cukup menghasilkan swasembada pangan.
“Lahan 46 ribu hektar dan produktif dalam setahun. Dua sampai tiga kali dan dalam sekali panen menghasilkan 7 ton saja, sudah dapat mewujudkan swasembada pangan,” jelasnya.
Dalam kunjungan ini Mentan RI Amran Sulaiman juga melakukan dialog bersama petani di wilayah ini. Sejumlah petani juga mendapat apresiasi langsung dari Mentan atas prestasi yang telah dilakukan dalam bidang pertanian.
Kehadiran Mentan Amran Sulaiman tidak lepas dari Program Swasembada Pangan, dengan memberikan alokasi bantuan senilai Rp149 miliar untuk Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten PPU sebagai upaya mendorong swasembada pangan di Kaltim.
[hms|anl|adv]