Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Sangatta, Ali B Musa
Infokaltim.id, Sangatta – Organisasi besutan cipayung yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), merupakan lembaga yang mempertemukan dan mempersatukan gagasan lintas kepemudaan.
Namun faktanya, spirit adiluhung tersebut tidak dapat diwujudkan di KNPI Kabupaten Kutai Timur. Hal ini diakui secara tegas oleh Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sangatta Ali B Musa.
“KNPI Kutim detik ini juga tidak memiliki kehormatan, mengapa? Karena kami (Cipayung, red) tidak dianggap sebagai sekelompok pemuda yang mampu menjalankan organisasi,” ungkap Ali di Sekretariat HMI. Jumat (4/6/2021).
Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa dilihat dari tindak tanduk Pengurus KNPI Kaltim yang melakukan pengambil alihan secara paksa untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda). Tanpa disertai komunikasi dan koordinasi bersama organisasi kepemudaan di Kabupaten Kutai Timur, terutama lembaga cipayung.
HMI Cabang Sangatta menyikapi polemik tersebut, dia bersama seluruh pengurus dengan tegas menolak Musda KNPI digelar. Menurutnya, hal ini tidak berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku.
“Ketua KNPI Kaltim (Arief Rahman Hakim, red) ini buta AD/ART dan Peraturan Organisasi. Tindakan otoriternya atas pengambil alihan Musda KNPI Kutim, mencerminkan ketidak becusan dia sebagai ketua,” ujar Ali
Dia menambahkan sembari meniru perkataan Ketua Umum HMI Cabang Sangatta soal polemik ini, bahwa Ashan Putra Pradana menyesali praktik inkonstitusional tersebut.
“Kami nyatakan dengan sangat tegas, dan serius. Bahwa kami secara kelembagaan tidak menginginkan praktik disorganisasi KNPI Kaltim terhadap KNPI Kutim dipertahankan, dan dilanjutkan. Untuk itu kami tolak Musda ke 13 yang di inisiasi Arief Rahman Hakim cs,” tutup Ali
[SDH]
Info Terbaru
- Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Dampingi Mentari ESDM Kunjungan ke Pertamina Hulu Mahakam, Upaya Peningkatan Produksi Migas Nasional
- Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan Gelar Sosper No.4/2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Loa Lepu
- Sarkowi Tegaskan Fakultas Kehutanan Unmul Bersurat ke Kementrian, Tak Ingin KHDTK Terkena Tambang Ilegal
- Ketua DPRD Bontang Soroti Krisis Lahan Makam: Anggaran Sudah Ada, Eksekusi Tak Kunjung Jalan
- Ketua DPRD Bontang Minta Klausul Batal Hukum Dicantumkan dalam Hibah Lahan untuk BULOG