Infokaltim.id, Samarinda- Warga Kota Tepian mengeluhkan kemacetan arus lalu lintas yang terjadi karena antrian pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM). Sejumlah kendaraan menggunakan badan jalan lantaran layanan pengaturan masuk dan keluar kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak optimal
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra mengatakan kemacetan yang disebabkan oleh SPBU ini adalah masalah baru yang harus segera diselesaikan.
“Adanya SPBU kemudian menimbulkan kemacetan inikan masalah baru, kita ini sudah macet, masyarakat sudah susah, tambah lagi macet, dan antri BBM, jadi dua kali masyarakat itu susah,” ucapnya.
Shamri berpendapat, adanya SPBU baru bisa menjadi problematika yang begitu merugikan masyarakat terlebih ketika dalam perencanaan pembangunannya tidak memperhatikan arus lalu lintas. Hal tersebut perlu dilakukan evaluasi kembali.
“Jadi intinya di situ sesuatu yang merugikan masyarakat, kita perlu evaluasi,” ujarnya.
Politisi PKS ini mengungkapkan hal yang bagus jika ada SPBU yang dicabut izinnya karena tidak strategis dan menyebabkan permasalahan lalu lintas.
“Bagus aja kalau dicabut begitu, jadi kalau mau buat begitu persiapkanlah dulu lahannya betul-betul yang representatif, luas dan tidak mengganggu pengguna jalan,” tegasnya.
Politikus PKS itu menilai, bahwa tidak ada SPBU di sepanjang jalan Samarinda yang tidak mengganggu jalan dan di beberapa titik SPBU terpantau ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti BBM subsidi yang dipersalahgunakan.
“Intinya itu kalau di SPBU itu tidak ada antrian, maka tidak ada yang mengganggu jalan,” jelasnya.
“Karena adanya penyalahgunaan, contohnya BBM yang subsidi itu yang seharusnya untuk ke masyarakat kecil, tapi disalahgunakan oleh oknum ditarik ke perusahaan-perusahaan yang nilainya lebih tinggi, ini sebenarnya yang merusak,” pungkasnya.
[Ard|Ads]