Infokaltim.id, Tenggarong- Abdul Rahman anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan rancangan APBDP Kukar tahun 2023 pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang 1 dengan acara pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (28/08/2023).
Nota keuangan rancangan APBDP 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari perubahan KUA dan perubahan PPAS yang ditetapkam beberapa waktu lalu. Selain itu nota keuangan juga merupakan informasi dalam pembiayaan program kerja Pemkab Kukar dalam melaksanakan pembangunan.
Fraksi Partai Golkar mengingatkan bahwa arah Perubahan APBD Anggaran 2023 nantinya harus dapat menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Kukar. Selain itu juga dapat dioptimalkan dalam rangka penataan kehidupan masyarakat yang semakin baik.
Fraksi Golkar menyebutkan PAD Kukar bertambah menjadi Rp 8,99 triliun. Salah satu sektor yang menjadi perhatian fraksi yakni PAD yang dinilai tidak mengalami perubahan.
Fraksi Partai Golkar meyakini masih banyak potensi sumber PAD yang belum dikelola secara optimal.
Fraksi Partai Golkar pun meminta Pemkab Kukar agar mengoptimalkan BUMD untuk menjalankan fungsinya sebagai pemupuk laba dalam menghasilkan dan meningkatkan PAD.
“Fraksi Partai Golkar meminta untuk segera lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja BUMD tersebut dengan segala konsekuensinya, termasuk pilihan apakah mau dipertahankan atau justru dibubarkan,” ungkap Abdul Rahman.
Ia melanjutkan, dengan bertambahnya PAD maka belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer pun bertambah menjadi Rp 11,6 triliun.
“Fantastisnya jumlah belanja tersebut sayangnya tidak diikuti dengan adanya penjelasan yang cukup, serta uraian dan rincian yang gamblang tentang apa saja bentuk belanja dimaksud.
Sebut saja belanja barang dan jasa yang bertambah sebesar Rp 1,56 triliun, belanja subsidi dari nol menjadi Rp 307 miliar, serta belanja hibah bertambah menjadi Rp 173 miliar,” tuturnya.
Selain itu, juga terdapat belanja modal tanah yang bertambah Rp 49 miliar, belanja peralatan mesin Rp 1 triliun dan belanja modal jalan, jaringan serta irigasi Rp 678 miliar.
Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar menegaskan agar DPRD tidak terburu-buru menyetujui perubahan APBD tahun 2023 sebelum mendapatkan penjelasan secara terperinci dan komprehensif dari Pemkab Kukar.
Alasannya, Fraksi Golkar ingin memastikan seluruh alokasi belanja yang disampaikan benar-benar berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Fraksi Partai Golkar tidak menginginkan perubahan APBD anggaran 2023 yang momentumnya memasuki tahun politik ini justru dijadikan ruang politisasi anggaran dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga berharap, APBDP 2023 harus mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya taraf hidup sejahtera bagi seluruh masyarakat Kukar.
Mendekati titik akhir periodesasi kepemimpinan Edi-Rendi, Fraksi Golkar menyebut sudah triliunan anggaran yang telah dialokasikan. Namun Fraksi Golkar mempertanyakan seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat Kukar dan seberapa signifikan penurunan angka kemiskinan.
“Sudahkah pemerintah memastikan bahwa tidak ada lagi warga kita yang mengeluh tentang sulitnya mencari nafkah untuk kehidupan keluarga meraka? Atau keluhan orang tua yang kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya? Sudahkah seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan yang dilaksanakan? Sudahkah masyarakat Kukar merasakan kebahagiaan,” tutupnya.
[Rfr|Anl|Ads DPRD Kukar]