Infokaltim.id Tenggarong- Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Salehuddin mendorong Pemkab Kukar untuk melakukan pemerataan ketersediaan air bersih di Kukar.
Hal itu menyusul adanya tuntutan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) terkait kenaikan tarif air oleh Perumda Tirta Mahakam belum lama ini.
Kenaikan tarif tersebut, menurut Salehuddin, memang didasarkan pada surat keputusan Bupati Kukar, Edi Damansyah. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
“Tarif air naik memang dari keputusan Bupati, tetapi harus melihat kondisi masyarakat juga,” ujar Salehuddin pada Kamis, 25 Juli 2024.
Ia menyoroti bahwa hingga kini ketersediaan air bersih belum merata di seluruh wilayah Kukar.
Kata dia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bupati tahun 2023, pencapaian distribusi air minum ditargetkan mencapai 75 persen.
Namun, laporan di lapangan menunjukkan masih banyak warga yang belum mendapatkan aliran air bersih. “Faktanya di lapangan, masih banyak yang perlu dialiri air bersih,” tambahnya.
Salehuddin meminta Bupati Kukar dan jajaran Perumda Tirta Mahakam untuk mengecek langsung wilayah-wilayah yang belum teraliri air bersih. Kata dia, saat ini masih ada desa yang tidak mendapatkan air bersih.
Ia juga menyesalkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2024 yang mencapai Rp 13 triliun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kukar.
“Uangnya ke mana? Sementara air bersih, listrik, dan kebutuhan mendasar lainnya masih belum terpenuhi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Salehuddin meminta Pemkab Kukar untuk mengurangi kegiatan-kegiatan hiburan yang tidak menyelesaikan masalah mendasar masyarakat.
“Pemerintah harus banyak mengurangi expo, jalan-jalan, dan biaya-biaya politik. Pemerintah harus di atas sumpahnya, jabatan untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
[Adv|DPRD Kukar]