Infokaltim.id, Bontang- Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bontang masih menghadapi kendala fasilitas kantor yang kurang memadai. Salah satu contohnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang, yang saat ini menempati bangunan bekas kantor Satpol PP di Jalan Ir. Juanda. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal, yang menilai bahwa dengan besarnya anggaran APBD, seharusnya pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur kantor OPD.
“Itu tanggung jawab pemerintah, bagaimana supaya OPD memiliki lahan dan kantor sendiri, bukan menumpang atau menyewa,” tegas Faisal, politisi dari Partai NasDem.
Ia menambahkan bahwa lokasi kantor OPD haruslah strategis dan berada di lahan milik pemerintah agar penggunaan anggaran lebih efektif. “Paling tidak pemerintah sudah membangun di lokasi milik pemerintah. Sayang kalau anggaran banyak tidak dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya.
Faisal mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk mengutamakan pembangunan kantor bagi OPD, terutama yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal ini menjadi lebih penting mengingat APBD Perubahan 2024 mencapai angka Rp 3,3 triliun.
Saat ditanya mengenai kondisi kendaraan dinas BPBD Bontang, Faisal mengaku belum menerima laporan resmi. Oleh karena itu, pihaknya berencana melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi tersebut. Diketahui bahwa BPBD Bontang memiliki sejumlah armada, termasuk alat keselamatan, kendaraan bermotor, mobil, dan perahu karet, yang merupakan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain BPBD, beberapa OPD lain seperti Kelurahan Berbas Pantai dan Kelurahan Api-api juga masih membutuhkan kantor yang lebih memadai. Faisal berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini demi meningkatkan pelayanan publik di Bontang.
[Ryu|Adv DPRD Bontang]