Infokaltim.id, Bontang- Anggota DPRD Kota Bontang yang tersandung masalah hukum berpotensi langsung diusulkan untuk pergantian antar waktu (PAW) oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Aturan ini diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Bontang, yang saat ini sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Tatib DPRD.
Ketua Pansus Tatib, Rustam, menjelaskan bahwa proses PAW dimulai dari pelaporan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan). “Sekwan wajib melaporkan setiap anggota yang terlibat masalah hukum. Laporan tersebut diajukan kepada Wali Kota, yang kemudian meneruskannya kepada Gubernur Kaltim,” jelas Rustam dalam rapat pembahasan beberapa waktu lalu.
Aturan ini, lanjutnya, bukan hanya diterapkan di Bontang, tetapi juga berlaku di seluruh DPRD di daerah lain. Selain membahas sanksi, Tatib DPRD juga mengatur hal lain, seperti jam kerja dan lokasi rapat bagi anggota dewan.
“Kami masih membahas draft Tata Tertib ini pasal per pasal, terutama pasal yang dianggap krusial,” ucapnya.
Anggota Pansus Tatib lainnya, Ubayya Bengawan, menambahkan bahwa saat ini yang dibahas masih berupa draft. Perdebatan yang muncul selama pembahasan dianggap sebagai bagian dari proses untuk mencari solusi terbaik. “Ini belum final. Wajar jika ada perbedaan pandangan di antara anggota DPRD,” tegas Ubayya.
Setelah pembahasan selesai di tingkat Pansus, draft Tatib DPRD akan dikonsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi Kaltim, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Proses finalisasi akan dilakukan setelah konsultasi tersebut, sebelum akhirnya ditetapkan melalui Rapat Paripurna.
Ubayya juga menekankan bahwa pasal-pasal yang dianggap krusial sering menjadi topik perdebatan dalam pembahasan, karena perbedaan pandangan di antara para anggota DPRD.
“Karena masih berupa draft, jadi wajar jika terjadi perdebatan untuk mencapai kesepakatan bersama sebelum finalisasi dan diparipurnakan,” pungkasnya.
[Ryu|Adv DPRD Bontang]