Infokaltim.id, Tenggarong- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Ruang Rapat Bapedda Ing Martadipura, Senin (10/02/2025).
Dalam pembukaan forum RKPD, Sunggono menyampaikan sambutan mewakili Bupati Kukar, Edi Damansyah, bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan dalam menjalankan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
“Dalam forum RKPD ini upaya Pemkab Kukar berdiskusi dan memperoleh masukan serta saran untuk penyempurnaan menuju proses pembangunan yang memberikan kebermanfaatan bagi kepenting umum,” ujarnya.
Karena kata Bupati yang dikutip Sunggono bahwa, tujuan dari acara konsultasi publik ini adalah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kukar pada tahun 2026.
“Oleh karena itu atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas partisipasi aktif mengikuti kegiatan ini,” ucapnya.
Lanjut Sunggono mengatakan Pelaksanaan Konsultasi Publik tersebut merupakan salah satu tahapan penyusunan RKPD sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD di kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
“Maka dari itu penyusunan RKPD tahun 2026 harus lebih cermat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara cepat, tepat dan prosedur, diharapkan dapat ditelaah dan dipertajam bersama-sama dalam forum ini untuk menuju Tema Pembangunan pada tahun 2026,” tegasnya.
Dia mengharapkan dalam forum penyusunan RKPD tahun 2026 diharapkan harus lebih adaptif, integratif dan mampu menjawab permasalahan serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat dan strategis.
“Melalui forum ini, saya harapkan dapat menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap prioritas, sasaran dan program pembangunan daerah sehingga nantinya dapat diperoleh komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan,” tukasnya.
Hal ini menuntut desain perencanaan yang tidak hanya ideal di level tekstual tapi juga harus mampu diimplementasikan secara kontekstual, seiring perubahan paradigma dari kerja menjadi kinerja. Oleh karena itu, saya kembali menekankan perlunya suatu dokumen perencanaan yang responsif, antisipatif, dan fleksibel, sebagai kolaborasi lintas sektor.
Sunggono berharap Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada hari ini memberikan warna dan dinamika yang positif dan mampu mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Kukar.
[dhl|hms|pro|ads]