Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meluapkan kekecewaannya atas belum selesainya pembayaran hak puluhan pekerja proyek Teras Samarinda.
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas PUPR, serta perwakilan pekerja dan kuasa hukum mereka, Rohim menilai masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa kejelasan.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar urusan finansial, tetapi berdampak langsung pada kehidupan para pekerja dan keluarganya, termasuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan anak, hingga tempat tinggal.
“Nasib puluhan pekerja ini seperti digantung tanpa kepastian. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kemanusiaan,” ujarnya usai pertemuan.
Rohim menyoroti dampak besar dari keterlambatan pembayaran ini terhadap lebih dari 80 pekerja.
Ia bahkan menyebut salah satu istri pekerja sampai menangis dan berteriak karena terpaksa tinggal di gudang akibat kondisi ekonomi yang memburuk.
“Hal ini sudah di luar batas. Masalah ini sudah ada sejak pertengahan 2024, tapi hingga kini belum ada penyelesaian. Ini bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rohim mendesak Pemkot Samarinda untuk segera turun tangan.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus menekan kontraktor agar segera menyelesaikan kewajibannya atau mengambil langkah lain yang lebih tegas.
“Warga adalah tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai mereka terus menderita akibat kelalaian pihak tertentu,” katanya.
Ia berharap pertemuan kali ini menjadi yang terakhir dalam membahas masalah ini. Jika tidak segera diselesaikan, DPRD berencana memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi final.
“Tidak ada alasan untuk terus menunda. Saya kesal karena masalah ini terus berulang tanpa kejelasan,” pungkasnya.
[anr|anl|adv]