DPRD Samarinda Duga Krisis BBM Jenis Solar, Banyak Disitribusikan ke Tambang Batu Bara

Infokaltim.id, Samarinda- Belakangan ini, banyak truk yang mengantri disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), diduga selain keterbatasan stok, namun juga akibat maraknya tambang batu bara ilegal.

Dengan berbagai permasalahan itu, muncul keributan di tengah masyarakat. Sehingga jajaran Komisi III DPRD Samarinda memanggil sejumlah instansi terkait untuk dimintai keterangan soal masalah itu.

Kelangkaan bahan bakar minyak salah satunya adala jenis solar. Dalam rapat itu dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani. Dia mengatakan, krisis BBM jenis solar ini berkaitan dengan daya jual batu bara yang semakin masif belakangan ini.

“Pasti ada hubungan, karena pihak pertamina menyebutkan pasokan stabil saja,” ungkap Angkasa di Gedung Utama DPRD Samarinda, Rabu, (03/11/2021).

Setelah melakukan hearing ini, kata Angkasa, bahwa jajaran Komisi III DPRD Samarinda bakal menyisir akar kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar itu.

“Jika ada temuan yang fatal, yang jelas akan kami beri teguran yang keras melalui instansi terkait,” tegasnya.

Pasalnya, kata Angkasa, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait, bahwa pengakuan dari pertamina pasokan BBM jenis solar stabil sebagaimana mestinya atau sesuai jatah.

“Menjadi pertanyaanya adalah kemana saja solar itu didistribusikan, kenapa bisa stoknya habis, sedangkan pasokan stabil,” paparnya.

Pihaknya menduga, hal ini berkaitan sangat dengan perusahaan tambang batu bara. Bagaimana tidak, kata Angkasa, tingginya penjualan batu bara tetapi penjualan solar industri dengan bersubsidi lebih tinggi penjualan bersubsidi.

“Sudah jelas sebenarnya, hanya saja kita nanti akan coba kelapangan untuk mencari benang merahnya,”tegasnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan rapat internal komisi untuk menentukan waktu sidak.

“Kami akan coba rapat internal komisi dulu, kalau sudah baru nanti akan kami tentukan waktu sidaknya,” tuturnya.

Adapun Hearing tersebut dihadiri oleh Dinas Perhubungan (Dishub), perwakilan Pertamina, Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Kasat Lantas Polresta, dan Satpol PP Kota Samarinda serta Biro Ekonomi Pemkot Samarinda.

[Sdh | Ads]