Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono, menyampaikan beberapa pandangannya mengenai tantangan yang dihadapi oleh para pendidik, terutama di jenjang SD dan SMP.
Salah satu isu yang ia soroti adalah masalah kriminalisasi yang kerap dialami oleh tenaga pendidik, terutama dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak.
“Saya merasa tidak nyaman melihat adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap guru, khususnya mereka yang mengajar di tingkat SD dan SMP,” kata Sapto, Jumat (18/4/2025).
“Kita tahu, ada kasus-kasus di mana guru yang memberikan teguran kepada siswa, seperti jeweran atau cubitan, justru dilaporkan karena dianggap melanggar hukum,” lanjutnya.
Ia menambahkan, tindakan seperti memberi teguran berupa jeweran atau cubitan seharusnya tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.
Menurutnya, jika seorang anak atau bahkan orang dewasa melakukan kesalahan, maka teguran adalah bagian dari pendidikan yang wajar.
“Jika ada yang salah, maka kita harus diberi teguran. Mau itu dijewer atau dicubit, itu bukan masalah besar. Tidak seharusnya itu menjadi dasar untuk laporan,” tambahnya.
Selain itu, Sapto juga mengangkat isu kesejahteraan guru, khususnya bagi mereka yang berstatus sebagai tenaga honorer.
Dia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim akan melakukan evaluasi terhadap kondisi tenaga pendidik di daerah untuk memastikan agar mereka tidak terlupakan dan mendapatkan perhatian yang layak.
“Jangan sampai ada tenaga honorer yang terabaikan. Kami akan melakukan pengecekan dan evaluasi, memastikan mereka mendapatkan haknya, dan memperhatikan kesejahteraan mereka sebagai pendidik,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Sapto berharap para guru terus mengabdi dengan penuh keikhlasan dalam mendidik generasi penerus bangsa.
[anr|anl|adv]