Infokaltim.id, Samarinda– Pemprov Kaltim secara resmi meluncurkan program pendidikan unggulan bertajuk Gratispol pada Senin, 21 April 2025 lalu.
Peluncuran Gratispol menjadi momentum penting untuk peningkatan akses pendidikan.
Namun Komisi IV DPRD Kaltim menilai bahwa pelaksanaannya memerlukan perencanaan matang, khususnya dari segi anggaran dan infrastruktur.
Hal ini juga dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan Dinas Pendidikan yang digelar di kompleks DPRD Kaltim.
Ketua Komisi IV, H Baba, menegaskan bahwa meski dukungan terhadap program ini sangat kuat, pelaksanaannya harus didasarkan pada kesiapan yang menyeluruh.
“Sinkronisasi anggaran untuk tahun 2025 dan 2026 perlu diperjelas, dan persoalan teknis harus segera diselesaikan agar tidak menghambat implementasi,” ujar H Baba, Sabtu (17/5/2025).
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah sekolah, terutama di Balikpapan Tengah yang dinilai masih kekurangan unit SMA/SMK Negeri.
Dirinya menargetkan kekurangan ini dapat dikurangi hingga 51 persen melalui kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, di Samarinda, kesenjangan kualitas antar sekolah menjadi isu serius.
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga disorot karena memicu ketidakpuasan masyarakat, terutama terkait perbedaan antara sekolah unggulan dan sekolah biasa.
Komisi IV mendorong perbaikan sistem PPDB agar lebih adil dan inklusif.
Program Gratispol akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari siswa kelas 10 di jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Bantuan yang diberikan mencakup perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, dan tas.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp750 miliar untuk mendukung program ini, meski skema penyalurannya masih dalam proses finalisasi.
“Untuk tahap awal, kita fokus pada kelas 10, lalu dilanjutkan ke jenjang berikutnya secara bertahap,” tambah H Baba.
Sejauh ini, persiapan di delapan kabupaten/kota disebut berjalan sesuai rencana. Koordinasi antara Pemprov, DPRD, dan Dinas Pendidikan terus diperkuat