Infokaltim.id, Samarinda– Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini kembali membuka tantangan lama di dunia pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya Kota Balikpapan.
Tingginya jumlah lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltim.
Ketua Komisi IV H Baba, mengungkapkan bahwa hanya 51 persen siswa lulusan SMP di Balikpapan yang dapat melanjutkan ke jenjang SMA/SMK negeri.
Sisanya, sekitar 49 persen, terpaksa bersekolah di institusi swasta.
Menurutnya, hal ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan kapasitas sekolah negeri, tetapi juga menjadi indikator ketimpangan akses pendidikan.
“Persoalan utamanya ada pada jumlah sekolah dan ruang belajar yang belum sebanding dengan jumlah siswa,” ujar H Baba, Jumat (13/6/2025).
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD melalui Komisi IV telah mengusulkan pembangunan dua SMA baru di Balikpapan dan pengembangan fasilitas SMK Negeri 5.
“Lahan SMK 5 cukup luas, sekitar 16 hektar. Ini berpotensi dikembangkan lebih jauh untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah lain,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa tantangan serupa dihadapi oleh berbagai daerah lain di Kaltim, meski dalam skala berbeda.
Kebiasaan siswa memilih sekolah unggulan secara terpusat turut memperburuk kondisi ketimpangan daya tampung.
“Jika distribusi siswa dilakukan lebih merata, sebenarnya tidak ada masalah besar. Tapi kenyataannya, sebagian besar ingin masuk ke sekolah unggulan, dan ini memicu penumpukan,” katanya.
Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, Komisi IV memastikan bahwa sistem zonasi, jalur afirmasi, prestasi, dan reguler tetap menjadi dasar penerimaan.
Bahkan, jalur domisili disebut-sebut akan mendapat porsi lebih besar, diperkirakan di atas 30 persen.
Untuk memastikan kelancaran proses, DPRD Kaltim juga akan turun langsung melakukan pemantauan ke setiap daerah, termasuk daerah pemilihan para anggota dewan.
Sebagai perbandingan, H Baba menyebutkan bahwa Balikpapan hanya memiliki 9 SMA dan 7 SMK, dengan satu SMK di antaranya belum siap beroperasi secara maksimal.
Ini berbeda dengan daerah seperti Kutai Timur yang meski memiliki jumlah ruang belajar setara, memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.
“Jadi ini memang soal perbandingan antara infrastruktur pendidikan dan jumlah penduduk. Balikpapan jelas membutuhkan perhatian lebih,” tutupnya.