Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry mengajak pemprov untuk segera membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pelaksanaan wisuda bagi para pelajar.
Ia menilai kebijakan tersebut penting agar prosesi wisuda tidak berubah menjadi ajang pemborosan yang membebani wali murid.
“Jika tidak ada aturan yang jelas, wisuda bisa dianggap sebagai kewajiban yang memaksa orang tua ikut serta karena tekanan sosial, bukan atas keinginan mereka sendiri,” ujar Sarkowi pada Kamis (3/7/2025).
Sarkowi mengamati tren pelaksanaan wisuda dari tingkat SD hingga SMA yang kini semakin mewah, dengan biaya besar untuk sewa gedung, pakaian, make-up, konsumsi, serta hiburan yang semuanya ditanggung oleh orang tua.
Menurutnya, hal ini sudah jauh menyimpang dari tujuan awal acara wisuda yang seharusnya sederhana dan bermakna.
Di tengah kondisi ekonomi yang beragam, praktik ini malah menimbulkan tekanan finansial dan ketimpangan sosial.
“Banyak orang tua sampai harus meminjam uang demi mengikuti biaya wisuda anaknya. Pendidikan harusnya membantu meringankan beban, bukan menambah beban keluarga,” tegasnya.
Sarkowi juga mengungkapkan bahwa sebagian orang tua kurang berani mengungkapkan keberatan mereka, karena takut dianggap tidak mendukung sekolah atau anaknya.
Akibatnya, penyelenggaraan wisuda berjalan tanpa evaluasi yang memadai.
Ia menyarankan agar sekolah menyelenggarakan acara perpisahan yang sederhana dan inklusif, misalnya di aula sekolah atau lapangan terbuka, dengan tetap menekankan nilai kebersamaan dan pendidikan.
Selain itu, Sarkowi menyoroti konten acara wisuda yang sering kali viral karena menghadirkan hiburan yang kurang pantas, seperti musik keras dan perilaku tidak mencerminkan etika pelajar, bahkan melibatkan guru dalam hal-hal tersebut.
“Wisuda harus tetap menjadi momentum akademik dan pembentukan karakter pelajar, bukan malah jadi tontonan yang menyimpang dari nilai pendidikan,” katanya.
Dengan adanya Pergub yang mengatur pelaksanaan wisuda, Sarkowi berharap semua sekolah di Kaltim bisa memiliki standar yang wajar, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan.
“Merayakan keberhasilan siswa itu penting, tapi jangan sampai menjadi beban. Harus ada kesepakatan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi semua pihak,” tutupnya.