Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai bahwa perbaikan tata kelola dan sistem pengawasan pemilu menjadi kebutuhan mendesak bagi Kaltim.
Menurutnya, langkah ini penting dilakukan sejak awal sebagai persiapan menghadapi rangkaian proses demokrasi berikutnya.
Ia menjelaskan, pengalaman selama Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 menjadi bahan evaluasi berharga untuk memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan.
Subandi menegaskan bahwa berbagai temuan, baik kelebihan maupun kekurangan, harus dijadikan rujukan dalam menyusun strategi baru yang lebih efektif.
“Kita telah melalui Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024,” kata Subandi.
“Dari proses itu, kita bisa menilai apa yang sudah berjalan baik, mana yang perlu diperbaiki, dan langkah apa yang harus disiapkan agar pelaksanaan demokrasi berikutnya lebih terpercaya,” ujarnya.
Subandi juga menyoroti dinamika politik yang diperkirakan akan semakin berkembang di Kaltim.
Hal tersebut tidak lepas dari posisi strategis daerah ini sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membuat kebutuhan terhadap pengawasan pemilu yang lebih kuat menjadi semakin mendesak.
“Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang berbeda dari sebelumnya. Karena itu, kualitas pengawasan harus meningkat dan tidak boleh berjalan di tempat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa upaya memperkuat lembaga pengawas pemilu tidak hanya menyangkut struktur kelembagaan.
Tetapi juga terkait pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.
Selain itu, Subandi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga mutu pelaksanaan pemilu.
Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya bertumpu pada lembaga penyelenggara, tetapi juga pada partisipasi publik.
“Pemilu adalah proses milik bersama. Tanpa peran masyarakat, upaya pengawasan tidak akan maksimal. Partisipasi publik merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas demokrasi,” katanya.
Menutup pernyataannya, Subandi menegaskan bahwa keberhasilan pemilu yang bersih dan kredibel hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang kuat antara pengawas, penyelenggara, pemerintah daerah, peserta pemilu, dan warga.
“Semua pihak harus saling mendukung. Tanpa kolaborasi, sistem pengawasan kita tidak akan berjalan optimal,” tutupnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]