Infokaltim.id, Samarinda – Penumpukan sedimen di Sungai Mahakam semakin parah dan kini mulai mengganggu aktivitas pelayaran.
Kapal-kapal, terutama yang beroperasi di kawasan pelabuhan, kesulitan untuk merapat karena kedalaman alur sungai terus berkurang.
Kondisi ini mendorong perlunya pengerukan besar-besaran, namun pelaksanaannya tetap berada di bawah kewenangan penuh Kementerian Perhubungan.
Di tengah urgensi tersebut, beredar isu mengenai adanya kepentingan tertentu dalam rencana pengerukan.
Hal itu memunculkan keraguan publik terhadap objektivitas dan prioritas proyek yang akan dijalankan.
Merespons isu tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa pengerukan Mahakam murni dilakukan untuk menunjang fasilitas publik, terutama keselamatan dan kelancaran transportasi air.
“Kalau saya melihatnya, ini untuk kepentingan umum, khususnya armada laut seperti ponton yang setiap hari lewat. Bahaya kalau nyangkut di tengah sungai,” ujarnya.
Subandi memastikan tidak ada dorongan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu di balik rencana tersebut.
Dia menekankan bahwa tingginya sedimentasi telah berdampak besar pada kegiatan kapal dan distribusi logistik di kawasan itu.
“Sedimen yang makin tinggi membuat daya tampung sungai turun drastis. Kapal bahkan harus menunggu air pasang untuk bisa merapat. Jadi keduanya penting, pengerukan dan kelancaran aktivitas transportasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Subandi menilai penanganan optimal tidak hanya bergantung pada pengerukan di Mahakam, tetapi juga pengendalian aliran dari hulu Sungai Karang Mumus.
Menurutnya, kombinasi kedua langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas mitigasi banjir dan menjaga keamanan navigasi.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi erat dengan pemerintah pusat agar pengerukan dilakukan sesuai prosedur teknis dan kewenangan resmi.
“Harapannya, proyek ini benar-benar mendukung kepentingan masyarakat luas dan keselamatan pelayaran, bukan demi keuntungan pihak tertentu,” tutup Subandi.
[anr|anl|ads dprd kaltim]