Infokaltim.id, Samarinda – Upaya memperbaiki Jembatan Mahakam yang rusak akibat insiden tabrakan kapal akhirnya memperoleh kejelasan setelah Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim serta pihak perusahaan yang bertanggung jawab.
Pertemuan tersebut membuka sejumlah informasi yang sebelumnya tidak pernah disampaikan kepada publik.
RDP yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim itu menghadirkan langsung perwakilan perusahaan yang terlibat dalam insiden fender jembatan.
Dalam rapat, terungkap bahwa pekerjaan perbaikan sebenarnya telah berjalan sejak beberapa waktu lalu.
Namun, kurangnya publikasi membuat masyarakat berasumsi bahwa pemerintah lamban mengambil tindakan.
Anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan struktur jembatan disebut mencapai sekitar Rp27 miliar.
Biaya tersebut mencakup penguatan kembali fender sebagai pelindung utama serta pengecekan stabilitas pilar.
Proses pengerjaan dijadwalkan berlangsung selama 180 hari, dimulai pada Oktober dan ditargetkan selesai pada tahun mendatang.
Lama pekerjaan ditentukan berdasarkan kondisi teknis di lapangan yang menuntut ketelitian tinggi.
Komisi II menegaskan bahwa Jembatan Mahakam merupakan nadi transportasi utama di Samarinda, sehingga aspek keselamatan menjadi prioritas utama.
Mereka meminta seluruh tahapan pekerjaan mengikuti standar keamanan agar tidak menghambat lalu lintas dan menjaga kekuatan konstruksi dalam jangka panjang.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan bahwa proses perbaikan oleh perusahaan sebenarnya berjalan sesuai aturan.
Namun, ia mengakui adanya miskomunikasi antara DPRD dan BBPJN yang membuat informasi mengenai progres pekerjaan tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
“Inilah yang memicu kegelisahan publik. Informasi tidak sampai dengan baik,” jelas Sabaruddin.
Ia menyebut DPRD akan memperketat pengawasan serta meminta laporan rutin dari perusahaan maupun BBPJN.
Di sisi lain, anggota Komisi II Abdul Giaz turut menyatakan kekecewaannya terkait lemahnya koordinasi antar-instansi.
Menurutnya, kurangnya penyampaian informasi telah menimbulkan persepsi bahwa pemerintah lambat menangani kerusakan jembatan.
“Kami akan melakukan tinjauan langsung untuk memastikan pekerjaan sesuai jadwal,” tegasnya.
Abdul juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memantau perkembangan perbaikan, dan menekankan bahwa keterlibatan publik penting dalam menjaga transparansi proyek infrastruktur.
Melalui RDP ini, DPRD Kaltim berharap proses perbaikan Jembatan Mahakam ke depan dapat berjalan lebih sistematis, lebih transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi ribuan warga yang setiap hari bergantung pada jembatan tersebut.
[anr|anl|ads dprd kaltim]