Infokaltim.id, Samarinda – Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat.
Akses jalan yang belum memadai serta minimnya sarana pendukung dinilai menjadi hambatan utama pengembangan sektor tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menegaskan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan usaha tani.
Sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, tanpa akses jalan yang layak, upaya peningkatan produksi pertanian akan sulit diwujudkan.
“Kondisi jalan di sejumlah wilayah pertanian masih menyulitkan petani, baik untuk menjangkau lahan maupun membawa hasil panen ke pasar. Ini harus menjadi prioritas,” kata Baharuddin.
Ia menilai Babulu memiliki potensi besar sebagai sentra pertanian di Kaltim.
Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur, termasuk jaringan irigasi yang belum menjangkau seluruh area pertanian.
Selain pembangunan jalan, Baharuddin juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Bendungan Talaki beserta sistem irigasi pendukungnya.
Infrastruktur tersebut dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong Babulu menjadi lumbung pangan Kaltim.
“Penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya mengandalkan petani. Pemerintah provinsi dan pusat harus hadir melalui pembangunan infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Meski demikian, Baharuddin mengungkapkan hingga kini belum terdapat alokasi anggaran khusus untuk pembangunan bendungan maupun jaringan irigasi, baik dalam APBD Perubahan tahun berjalan maupun rencana APBD 2026.
Kendati demikian, ia memastikan akan terus memperjuangkan aspirasi tersebut dalam pembahasan anggaran di DPRD.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan sekadar wacana politik, melainkan kebutuhan nyata masyarakat Babulu yang harus segera direalisasikan.
Selain persoalan pertanian, warga Babulu juga menyampaikan berbagai aspirasi lain, mulai dari ketersediaan air bersih, akses pendidikan tanpa biaya, hingga pemerataan layanan kesehatan.
Seluruh masukan tersebut, kata Baharuddin, akan menjadi bahan evaluasi dan pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Ia juga menyinggung kunjungan Menteri Pertanian ke Babulu beberapa waktu lalu yang dinilai sebagai sinyal positif perhatian pemerintah pusat terhadap daerah tersebut.
“Kunjungan itu harus diikuti dengan langkah konkret, baik berupa program maupun bantuan nyata untuk masyarakat,” tuturnya.
Baharuddin berharap sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Babulu.
Dengan dukungan sarana yang memadai, sektor pertanian diyakini mampu berkembang lebih pesat dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan petani setempat.
[anr|anl|ads dprd kaltim]