Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengungkapkan rasa herannya karena masih ada sejumlah sekolah di Kota Samarinda yang belum menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik di tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK. Baginya, kondisi itu tidak masuk akal mengingat Samarinda adalah kota yang secara infrastruktur dan aksesibilitas jauh lebih mudah dijangkau dibanding daerah-daerah terpencil lainnya di Kalimantan Timur.
Dirinya mengaku mendapat informasi langsung dari lapangan bahwa masih ada sekolah yang belum tersentuh MBG, termasuk di Samarinda Seberang yang sama sekali tidak bisa dikategorikan daerah terpencil.
“Ternyata masih ada beberapa sekolah di Samarinda ini yang belum dapat MBG, baik tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK. Untuk ukuran Kota Samarinda yang sangat mudah dijangkau, itu seharusnya tidak terjadi. Apalagi kalau di daerah-daerah terpencil, jangan-jangan di sana cuma pengumumannya yang nyampe, isinya enggak ada,” kata Anhar dengan nada kritis.
Anhar menjelaskan, secara regulasi program MBG sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pengadaan maupun mekanisme distribusinya. Karena itulah, ia tidak bisa berbuat banyak selain menyuarakan persoalan ini agar menjadi perhatian BGN.
Kendati tidak bisa mengintervensi secara teknis, Anhar menegaskan bahwa DPRD tetap memiliki ruang moral untuk mendorong pusat agar lebih responsif. Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperbaiki gizi anak usia sekolah secara menyeluruh. Ketidakmerataan distribusi di kota sebesar dan semudah Samarinda, menurutnya, adalah cacat yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.
“Karena semua prosesnya, pengadaannya, itu dari pusat. Daerah tidak punya kewenangan. Yang kita harapkan, BGN (Badan Gizi Nasional) itulah yang harus bergerak menyelesaikan itu. Bukan cuma di Samarinda, di seluruh Indonesia ini masih banyak. Tapi untuk ukuran Kota Samarinda yang sangat mudah dijangkau, ini seharusnya sudah selesai,” tegasnya.
Anhar mendorong BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peta distribusi MBG di Kota Samarinda dan memastikan tidak ada satu pun sekolah yang tertinggal. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya soal anggaran yang besar, tetapi juga soal akurasi data penerima dan komitmen pelaksana di lapangan. Komisi IV DPRD Kota Samarinda akan terus memantau perkembangan program ini dan siap menyuarakan temuan lapangan kepada instansi terkait di tingkat pusat.
[Ary|Anl|Ads]