Infokaltim.id, Bontang – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi menyoroti, rencana penerapan retribusi fasilitas mini soccer di lapangan HOP 1, Bontang. Menurutnya, penarikan tarif terhadap fasilitas umum sah dilakukan selama nominalnya masih masuk akal dan diimbangi dengan pelayanan yang memadai bagi masyarakat.
Winardi menjelaskan, retribusi tersebut merupakan bagian dari pembaruan Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi daerah yang merupakan usulan pemerintah daerah. Pembahasannya telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari kajian akademis hingga harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM.
“Perda itu tidak bisa dipisahkan dari aturan kementerian. Jadi ketika ada perubahan aturan di atasnya, daerah juga harus menyesuaikan,” ujarnya.
Ia menyebut, pembahasan retribusi fasilitas olahraga tersebut sejatinya sudah melewati konsultasi publik dan tahapan harmonisasi. Karena itu, DPRD tidak bisa begitu saja menunda penerapannya.
Meski begitu, Winardi menegaskan pihaknya tidak ingin masyarakat dijadikan objek bisnis. Menurut dia, orientasi utama retribusi seharusnya untuk pemeliharaan fasilitas agar tidak terus membebani APBD.
“Kalau saya pribadi, minimal biaya maintenance lapangan itu bisa ditanggung dari pemakaian. Jangan semuanya dibebankan lagi ke APBD,” katanya.
Ia mencontohkan apabila tarif penggunaan lapangan berada di kisaran Rp250 ribu per jam dan dimainkan dua tim dengan total 16 pemain, maka biaya yang ditanggung masing-masing pemain dinilai masih cukup wajar.
Namun demikian, Winardi mengingatkan pemerintah daerah dan OPD terkait wajib memastikan kualitas fasilitas tetap terjaga apabila retribusi diterapkan. Mulai dari kebersihan lapangan, toilet, air bersih hingga fasilitas penunjang lainnya harus diperhatikan.
“Jangan sampai sudah dikenakan tarif tetapi sarana penunjangnya tidak memadai. Itu yang nantinya bisa menimbulkan keluhan masyarakat,” tegasnya.
Politikus tersebut menilai, masyarakat tetap perlu mendapatkan kenyamanan saat menggunakan fasilitas publik. Karena itu, retribusi harus dibarengi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada pengguna.
Selain itu, ia meminta nominal tarif benar-benar mempertimbangkan kondisi masyarakat agar tidak memberatkan pengguna fasilitas olahraga di Bontang.
[ayu|anl|adv dprd bontang]