Infokaltim.id, Samarinda– Belakangan ini, semua pemerintah daerah berteriak, pasalnya kondisi keuangan diproyeksikan tidak mampu membiayai daerahnya hingga akhir tahun 2026, disebakan kebijakan pemotongan hingga efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkan salah satu Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari. Dia mengungkapkan, kondisi pemeritah daerah kini memprihatinkan salah satunya adalah imbas dari pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Kata Celni, bahwa hal itu berdampak signifikan terhadap anggaran pemerintah daerah yang mengakibatkan sejumlah program pemerintah daerah pun ikut tertunda.
“Pemotongan yang mencapai sekitar 40 persen itu memaksa pemerintah daerah untuk tidak boros dan harus efisiensi,” ungkapnya.
Meskipun, kata Celni, kebijakan efisiensi dinilai baik, karena memangkas biaya-biaya yang tidak produktif seperti perjalanan dinas, makan minum kedinasan dan kegiatan serimonial ditiadakan.
“Itu pasti kami dukung, tapi pemotongan DBH itu sangat berpengaruh terhadap roda pemerintah di daerah sangat signifikan,” ujarnya.
Tapi, saat ini dibeberkan Celni, Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan konsultasi langsung ke pemerintah pusat terkait informasi pemotongan DBH, sekiranya tidak dipotong setiap tahun, sehingga program pemerintah daerah pun terus berjalan.
“Memang ada wacana pemotongan lanjutan yang masih mungkin terjadi, tapi kami berharap hal itu tidak terjadi,” tuturnya.
Kendati demikian, Celni mendorong agar Pemkot Samarinda penyelamat kondisi keuangan daerah saat ini adalah kenaikan PAD Kota Samarinda, terutama dari sektor perparkiran dan retribusi. Kenaikan PAD inilah yang membuat program Pokir dewan masih dapat berjalan meskipun DBH terpangkas tajam.
“Ini bukan di Samarinda saja semua daerah penghasil sumber daya alam turut merasakan dampak kebijakan efisiensi dan pemotongan DBH oleh pemerintah pusat,” bebernya.
Sebab itu, Celni mendorong agar Pemkot Samarinda tidak tinggal diam dan pasrah menghadapi situasi ini. Melainkan upaya melakukan terobosan, inovasi dan kreatifitas untuk mendulang sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan pencegahan kebocoran pendapatan daerah.
“Sehingga pelayanan publik dan program aspirasi masyarakat tetap dapat terlaksana secara optimal, dan salah satunya adalah aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan,” harapnya.
[Ary|Anl|Adv]