Infokaltim.id, Bontang– Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bontang sepanjang Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Golkar DPRD Bontang. Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil melampaui target hingga lebih dari 100 persen.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Bontang, Rustam, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja DPRD Bontang, Rabu (17/06/2026).
Menurut Rustam, realisasi PAD yang mencapai lebih dari Rp400 miliar atau sekitar 104 persen dari target Rp384 miliar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Selain PAD, Fraksi Golkar juga mencermati realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan yang mencapai Rp2,84 triliun atau 98,49 persen dari target sebesar Rp2,89 triliun. Sementara pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2,42 triliun atau 97,77 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Realisasi pendapatan yang melampaui target menunjukkan adanya optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah,” kata Rustam.
Di sisi belanja, Pemerintah Kota Bontang mencatat realisasi sebesar Rp2,95 triliun atau sekitar 93,01 persen dari total anggaran Rp3,17 triliun. Belanja operasi maupun belanja modal juga mencatat serapan di atas 93 persen, yang dinilai mencerminkan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Golkar juga memberikan penghargaan atas keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Rustam, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Tak hanya menyoroti aspek fiskal, Fraksi Golkar turut mengapresiasi upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Menurutnya, indikator tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan yang dijalankan telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Meski demikian, Golkar mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Pemerintah diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta memastikan seluruh program pembangunan tahun 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan harus terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat Kota Bontang,” tegas Rustam.
Dengan capaian pendapatan yang positif dan serapan anggaran yang relatif tinggi, Fraksi Golkar berharap kinerja APBD Bontang ke depan dapat semakin efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
[ayu|anl|adv]