Infokaltim.id, Bontang – Praktik penjualan buku paket maupun lembar kerja siswa (LKS) yang masih ditemukan di sejumlah sekolah menjadi sorotan DPRD Kota Bontang. Sekretaris Komisi A DPRD Bontang Saeful Rizal meminta sekolah negeri menghindari penjualan buku agar tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut Saeful, sejak awal pemerintah telah mengarahkan agar sekolah tidak menjual buku kepada peserta didik. Langkah tersebut bertujuan menghindari munculnya persepsi negatif bahwa sekolah mengambil keuntungan dari kebutuhan belajar siswa.
“Sekolah negeri dari awal memang diarahkan supaya tidak menjual buku, sebab hal itu bisa menimbulkan salah paham di masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak selalu berarti sekolah melakukan pelanggaran. Namun, mekanisme penjualan yang dikoordinasikan oleh sekolah berpotensi memunculkan persepsi bahwa ada keuntungan yang diambil dari orang tua siswa.
“Belum tentu sekolah mengambil untung, tetapi dari awal sudah menimbulkan salah paham. Karena itu lebih baik dihindari,” katanya.
Saeful menyarankan apabila siswa memang membutuhkan buku paket maupun LKS, sekolah cukup memberikan informasi kepada orang tua mengenai tempat memperoleh buku tersebut tanpa menjadi pihak yang mengoordinasikan penjualan.
“Kalau memang diperlukan, beri arahan saja kepada orang tua agar membeli di tempat lain. Jangan sekolah yang mengoordinasikan,” tegasnya.
Menurutnya, mekanisme tersebut sekaligus dapat membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal di Kota Bontang. Masyarakat dapat memproduksi maupun menyediakan buku pendukung pembelajaran secara mandiri sesuai kebutuhan.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam penyediaan bahan ajar, terutama untuk jenjang pendidikan yang sudah memungkinkan menggunakan perangkat digital.
“Ke depan bisa saja dikembangkan buku elektronik. SMP misalnya sudah mulai memungkinkan menggunakan buku digital,” ujarnya.
Meski demikian, Saeful mengingatkan bahwa penyediaan buku elektronik oleh sekolah juga tidak seharusnya menjadi objek penjualan. Berbeda halnya apabila buku digital diproduksi pihak swasta yang memang mengeluarkan biaya, tenaga, dan sumber daya untuk menyusunnya.
“Kalau yang membuat masyarakat atau pihak swasta di luar sekolah kemudian menjualnya, itu wajar karena mereka mengeluarkan sumber daya untuk membuat buku tersebut,” jelasnya.
Ia berharap inovasi dalam penyediaan bahan ajar dapat berkembang tanpa membebani orang tua siswa maupun menimbulkan polemik baru di lingkungan pendidikan.
“Semakin banyak inovasi, semakin terbuka juga peluang ekonomi masyarakat Bontang, tetapi sekolah tetap harus menjaga agar tidak muncul persepsi yang keliru,” pungkasnya.
[ayu|anl|adv dprd bontang]