Infokaltim.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan pendapatan dari sektor kepelabuhanan mencapai lebih dari Rp10 miliar. Namun, upaya mencapai target tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terhentinya aktivitas pemuatan atau loading batu bara akibat belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) PPU, Agus Dahlan, mengatakan target pendapatan tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan potensi penerimaan yang bersumber dari sektor kepelabuhanan.
Menurutnya, aktivitas pemuatan batu bara selama ini menjadi salah satu kegiatan rutin yang mendukung penerimaan daerah. Namun, sejak Januari 2026 hingga saat ini, kegiatan tersebut belum kembali berjalan karena perusahaan masih terkendala penerbitan RKAB.
“Target kita sebenarnya secara keseluruhan dari kepelabuhanan itu sekitar Rp10 miliar lebih,” ujar Agus Dahlan.
Ia menjelaskan, belum berjalannya aktivitas pemuatan batu bara berdampak terhadap kegiatan operasional pelabuhan yang biasanya berlangsung secara rutin setiap bulan. Kondisi tersebut membuat salah satu sumber potensi pendapatan kepelabuhanan belum dapat memberikan kontribusi seperti periode sebelumnya.
Agus menyebutkan, terdapat tiga perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas batu bara di kawasan pelabuhan tersebut, yakni PT SDA, CV PMA, dan PT KJN. Hingga kini, ketiga perusahaan itu belum dapat melakukan kegiatan pemuatan karena masih menghadapi kendala administrasi terkait penerbitan RKAB.
“Dari Januari sampai sekarang belum pernah loading. Di sini ada tiga perusahaan, yakni SDA, PMA, dan KJN. Ketiganya belum memiliki RKAB yang terbit,” jelasnya.
Menurut Agus, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan yang mengatur perusahaan dalam proses pengajuan dan penerbitan RKAB. Karena itu, aktivitas pemuatan batu bara belum dapat dilaksanakan selama persyaratan tersebut belum terpenuhi.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi Dishub PPU dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan. Terhentinya kegiatan pemuatan tidak hanya mempengaruhi aktivitas operasional, tetapi juga membatasi peluang penerimaan yang selama ini diharapkan berasal dari kegiatan tersebut.
Di tengah kondisi itu, optimalisasi pendapatan kepelabuhanan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Berbagai potensi penerimaan perlu terus diperhitungkan agar target pendapatan yang telah ditetapkan dapat dikejar melalui sumber-sumber yang tersedia.
Meski demikian, realisasi target lebih dari Rp10 miliar tersebut juga dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas usaha yang berkaitan dengan operasional pelabuhan. Selama kendala penerbitan RKAB belum terselesaikan, kontribusi dari kegiatan pemuatan batu bara masih belum dapat diandalkan.
Dishub PPU akan terus mencermati perkembangan aktivitas kepelabuhanan, termasuk kendala yang dihadapi perusahaan. Dengan kembali berjalannya kegiatan pemuatan sesuai ketentuan, potensi penerimaan daerah dari sektor ini diharapkan dapat dioptimalkan.
“Target lebih dari Rp10 miliar menjadi salah satu tolok ukur penting dalam upaya mengoptimalkan kontribusi sektor kepelabuhanan terhadap pendapatan Kabupaten PPU,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]