Infokaltim.id, Penajam – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara mengajukan pengalihan pengelolaan Rumah Susun yang berlokasi di Kilometer 1 Kelurahan Penajam.
Hingga kini operasional Rusun Penajam masih tercatat sebagai aset Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Pengelolaan belum bisa dijalankan Pemda karena proses serah terima aset belum tuntas.
Kepala Disperkimtan PPU, Riviana Noor, mengungkapkan kendala tersebut terjadi akibat transisi kelembagaan dari Kementerian PUPR ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Untuk Rusun itu kita dapat bantuan pembangunannya di tahun 2018 lalu masih dari Kementerian PUPR, baru setelahnya terbit Kementerian PKP baru transisi sebagian programnya. Kemarin dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) meninjau rusun diminta untuk segera dikelola oleh pemda, namun belum bisa kita jalankan karena bukan merupakan aset daerah,” ungkap Riviana.
Dia menjelaskan dampak dari belum dialihkannya aset ini membuat Pemkab PPU terbatas secara hukum. Rusun belum bisa disewakan secara legal kepada masyarakat penerima manfaat.
“Karena masih ada administrasi yang harus dipenuhi dan sedang dalam proses,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab PP juga terhalang regulasi untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan maupun perbaikan bangunan tersebut.
“Kita sudah buat Perbup tentang pengelolaan rusun ini cuman belum bisa kita lanjutkan ke Perda untuk retribusinya karena belum dilakukan serah terima aset antara Kementerian dengan Pemkab,” jelasnya.
Saat ini berkas usulan alih status hibah Rusun tersebut tengah berproses di Kementerian Keuangan. Pemkab PPU terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian PKP dan Kemenkeu agar proses hibah segera tuntas.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan Rusun sebagai hunian layak bagi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Kita berharap alih status hibah bisa dipercepat dan disetujui di tingkat kementerian, sehingga statusnya jelas dan mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah,” harapnya.