Infokaltim.id, Penajam – Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu instrumen pendukung pelaksanaan program perlindungan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Melalui identitas digital tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses layanan pendaftaran dan verifikasi bantuan sosial secara daring.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU, Waluyo, mengatakan PPU termasuk satu dari 119 kabupaten/kota yang menjadi lokasi percontohan atau piloting program perlindungan sosial.
Dalam pelaksanaannya, IKD menjadi bagian penting untuk mendukung proses identifikasi masyarakat yang akan mengakses layanan perlindungan sosial. Karena itu, masyarakat didorong segera melakukan aktivasi agar dapat memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah.
“PPU termasuk dalam 119 kabupaten/kota yang menjadi lokasi percontohan program perlindungan sosial. Dalam program ini, IKD menjadi salah satu bagian penting untuk mendukung proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat yang mengajukan bantuan sosial,” ujar Waluyo.
Ia mengibaratkan IKD sebagai kunci untuk mengakses berbagai layanan dalam sistem digital pemerintah. Dengan memiliki identitas digital yang telah aktif, masyarakat diharapkan lebih siap mengikuti proses pelayanan berbasis elektronik.
“Ibarat sebuah rumah, IKD itu seperti kunci untuk masuk ke dalam sistem layanan digital. Karena itu, masyarakat kami arahkan untuk segera mengaktifkan IKD agar nantinya bisa memanfaatkan layanan yang tersedia,” jelasnya.
Untuk memperluas aktivasi, pemerintah desa dan kelurahan juga didorong ikut membantu masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arahan melalui surat edaran Bupati PPU yang meminta pemerintah di tingkat desa dan kelurahan mendukung percepatan aktivasi IKD.
Melalui dukungan tersebut, masyarakat yang memenuhi persyaratan nantinya dapat melakukan pendaftaran bantuan sosial secara mandiri melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos). Masyarakat juga memiliki kesempatan menyampaikan sanggahan apabila terdapat data atau informasi yang dinilai tidak sesuai.
Meski demikian, Waluyo menegaskan bahwa IKD tidak memuat informasi mengenai desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Informasi tersebut berada dalam kewenangan instansi yang menangani urusan sosial, yakni Dinas Sosial.
Menurutnya, terdapat pembagian tugas yang berbeda dalam pelaksanaan program tersebut. Disdukcapil bertanggung jawab membantu masyarakat dalam aktivasi identitas kependudukan digital, sedangkan pengelolaan data perlindungan sosial, termasuk pengecekan dan penentuan desil, menjadi kewenangan Dinas Sosial melalui sistem Perlinsos.
“Di dalam aplikasi IKD tidak terdapat informasi desil. IKD digunakan untuk mendukung identifikasi dan akses layanan administrasi kependudukan, sedangkan pengecekan desil dilakukan melalui sistem Perlinsos,” tegasnya.
Ia berharap keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan dapat mempercepat aktivasi IKD di tengah masyarakat.
“Masyarakat PPU memiliki akses identitas digital yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan publik, termasuk proses pengajuan bantuan sosial,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]