Infokaltim.id, Penajam– Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencapai 87,83 persen atau sebanyak 52.656 kartu hingga 16 Oktober 2026.
Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar anak di PPU telah memiliki identitas kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU pun terus mendorong peningkatan cakupan penerbitan KIA melalui berbagai inovasi pelayanan.
Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo, mengatakan persentase penerbitan KIA tersebut telah melampaui target nasional yang menjadi acuan pemerintah daerah. Meski demikian, angka target nasional secara rinci masih perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Untuk Kartu Identitas Anak (KIA), berdasarkan data per 16 Oktober 2026, jumlah KIA yang telah diterbitkan mencapai 52.656 kartu atau sekitar 87,83 persen,” ungkap Waluyo.
Menurutnya, salah satu strategi untuk meningkatkan kepemilikan KIA adalah mengintegrasikan penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir. Melalui mekanisme tersebut, orang tua tidak perlu mengurus setiap dokumen secara terpisah.
Disdukcapil PPU menerapkan pelayanan terintegrasi atau three in one, yakni pengurusan tiga dokumen sekaligus berupa Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan KIA.
Dengan sistem tersebut, ketika bayi lahir, orang tua dapat langsung memperoleh tiga dokumen kependudukan melalui
satu rangkaian pelayanan.
“Kami terus berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan KIA, salah satunya melalui pelayanan penerbitan dokumen bagi bayi yang baru lahir,” jelasnya.
Ia menerangkan, penerapan layanan terintegrasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi administrasi kependudukan anak sejak dini.
Selain penerbitan kartu dalam bentuk fisik, Disdukcapil PPU juga telah menyediakan akses KIA secara digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan adanya pilihan tersebut, masyarakat dapat mengakses identitas anak secara digital sesuai ketentuan layanan yang berlaku.
“Selain dalam bentuk fisik, KIA juga sudah dapat diakses secara digital melalui IKD sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku,” tuturnya.
Waluyo berharap, kemudahan pelayanan tersebut dapat mendorong semakin banyak orang tua mengurus identitas kependudukan anak. Sebab, kepemilikan KIA menjadi bagian dari pemenuhan hak administrasi kependudukan anak sekaligus mempermudah akses terhadap berbagai layanan publik yang membutuhkan identitas resmi.
“Kami terus mengoptimalkan pelayanan agar cakupan kepemilikan KIA di daerah tersebut semakin meningkat,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]
