Infokaltim.id, Penajam – Persoalan sanitasi dan pemenuhan fasilitas dasar masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terutama di kawasan kumuh dan sejumlah wilayah pesisir. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat empat wilayah yang masuk kategori merah atau membutuhkan penanganan lebih intensif.
Keempat wilayah tersebut yakni Petung, Sesumpu, Pantai Lango, dan Jenebora. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU bersama perangkat daerah terkait untuk memperkuat pendataan sekaligus menyiapkan langkah penanganan.
Kepala Disperkimtan PPU, Riviana Noor, mengatakan persoalan sanitasi dan pengelolaan sampah masih ditemukan, khususnya di kawasan pesisir. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kondisi setiap wilayah melalui pembaruan data kebutuhan fasilitas dasar.
“Masih terutama pada kawasan kumuh dan beberapa wilayah pesisir di Kabupaten PPU. Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada sanitasi dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir,” ujarnya.
Menurut Riviana, pemetaan yang telah dilakukan menunjukkan empat wilayah dengan kategori merah. Penetapan kategori tersebut menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang perlu mendapat perhatian lebih intensif, terutama terkait kondisi sanitasi, air minum, drainase, dan persampahan.
Ia menjelaskan, Disperkimtan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu memperbarui data kebutuhan fasilitas dasar secara terperinci di setiap desa dan kelurahan. Pembaruan tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi lapangan, jumlah sasaran, serta bentuk intervensi yang dibutuhkan.
“Data sanitasi, air minum, drainase, dan persampahan perlu diperbarui per desa dan kelurahan,” jelasnya.
Untuk 2027, target awal yang disarankan adalah seluruh lokasi prioritas sudah memiliki data dasar terverifikasi dan rencana penanganan. Dengan demikian, penyusunan program tidak hanya berdasarkan pemetaan umum, tetapi juga mengacu pada kebutuhan riil masyarakat di masing-masing wilayah.
Meski demikian, target fisik berupa persentase maupun jumlah rumah tangga yang akan ditangani belum ditetapkan. Penentuannya masih perlu menyesuaikan jumlah sasaran, ketersediaan anggaran, serta pembagian kewenangan antarperangkat daerah.
Riviana menyebut penanganan nantinya dapat dilakukan melalui beberapa bentuk intervensi. Di antaranya perbaikan sanitasi rumah tangga, penyediaan layanan sanitasi komunal sesuai kebutuhan, pembangunan sambungan air minum, hingga perbaikan drainase lingkungan.
Selain pembangunan fasilitas, edukasi masyarakat dan pemeliharaan sarana juga menjadi bagian penting agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menyelaraskan penanganan tersebut dengan sasaran program air minum dan sanitasi.
“Dengan pembaruan data dan perencanaan yang lebih terarah, empat wilayah yang masuk kategori merah dapat menjadi prioritas dalam penyusunan program penanganan pada 2027,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]
