
Infokaltim.id, Samarinda– Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendorong pengendalian banjir harus dituntaskan dengan perencanaan pembangunan imfrastruktur yang matang dari kawasan hulu hingga hilir.
Bagi Rohim, pembenahan secara parsial atau setengah-setengah dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah banjir secara permanen.
Menurutnya, kompleksitas penanganan banjir berdampak langsung pada kebutuhan alokasi anggaran yang sangat besar. Sebab itu, dirinya mendorong agar Pemkot Samarinda terus melakukan evaluasi dan perencanaan yang terintegrasi sehingga persoalan banjir akan teratasi.
“Kami di DPRD Samarinda selalu memberikan dukungan penuh terhadap pembiayaan program penanggulangan banjir agar menjadi prioritas utama dalam postur APBD,” sebutnya.
Dia mengritisi soal perencanaan teknis tidak sesuai dengan realisasi pembangunan infrastruktur pendukungan pengendalian banjir yang tidak sesuai.
“Misalkan, adanya pembangunan kolam retensi di suatu kawasan, namun saluran pembuangan (output) menuju drainase utama belum rampung dikerjakan, seperti yang terjadi di kawasan Jalan PM Noor,” bebernya.
Hal ini membuat dampak penurunan banjir belum maksimal dirasakan masyarakat. Mestinya Dinas PUPR harus konsisten dengan masterplan yang ada sehingga pengendalian banjir secara langsung dituntaskan.
Politisi PKS ini menegaskan, pentingnya optimalisasi fungsi infrastruktur di kawasan hulu, khususnya keberadaan kolam-kolam retensi.
Selain berfungsi menampung limpahan air saat musim hujan guna mencegah banjir, kolam retensi juga diproyeksikan sebagai sumber bahan baku air bersih saat musim kemarau melanda.
“Ini salah satu skema pengendalian banjir saat curah hujan tinggi dan krisis air bersih saat musim kering,” tutupnya.
[tra|adv]
