Selasa, November 17, 2026
BerandaBeritaBanyak Kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, Komisi IV DPRD Samarinda Dorong...

Banyak Kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Perda Cegah Perkawinan Usia Dini

Infokaltim.id, Samarinda- Setelah melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A pada Selasa (3/11/2026) dan mendapat informasi terkait tingginya permohonan dispensasi menikah, fenomena tersebut mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

Kata Puji, tinggi dan maraknya permohonan dispensasi nikah yang didominasi oleh kasus kehamilan di luar nikah kini menjadi sinyal darurat sosial bagi Kota Samarinda.

Puji menilai tidak boleh berhenti pada pemberian stempel atau dokumen administratif pengadilan semata, melainkan harus dituntaskan hingga ke akar penyebabnya.

Fenomena ini tidak lagi sekadar isu hukum keluarga di meja peradilan, melainkan muara dari rentetan persoalan kompleks yang mengancam kualitas hidup dan masa depan generasi muda.

Menurut Puji, fenomena pernikahan dini akibat kehamilan tak direncanakan menyimpan dampak domino yang amat serius. Praktek ini berpotensi memicu timbulnya lingkar kemiskinan baru, kasus anak putus sekolah, peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga penelantaran anak.

Tren normalisasi hubungan pacaran tanpa kontrol dan edukasi kesehatan reproduksi yang memadai turut menjadi pemicu utama maraknya kasus tersebut di tengah masyarakat.

“Banyak ternyata dari dispensasi nikah itu sebagian besar adalah masalah dispensasi nikah,” ungkap Puji.

Sebagai langkah konkret dan terukur, Komisi IV DPRD Kota Samarinda kini tengah merancang dan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Regulasi lokal ini disiapkan sebagai payung hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk mengintervensi persoalan secara preventif melalui program edukasi, penguatan ekonomi keluarga, dan pembinaan lingkungan sosial.

“Jadi, banyak kaitannya dan tidak hanya bicara satu aspek saja,” tuturnya.

Penyusunan Raperda tersebut juga diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Melalui payung hukum daerah yang komprehensif, DPRD Samarinda berharap kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, melainkan instrumen nyata untuk melindungi hak-hak anak dan membangun ketahanan keluarga secara menyeluruh.

[tra|adv]

Post Views: 103
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 274,371