Selasa, November 17, 2026
BerandaBeritaKomisi I DPRD Samarinda Respon Keluhan Pedagang Soal Pembangunan Pagar di Pasar...

Komisi I DPRD Samarinda Respon Keluhan Pedagang Soal Pembangunan Pagar di Pasar Pagi

Infokaltim.id, Samarinda- Jajaran Komisi I DPRD Samarinda menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait proyek pembangunan jalan tembusan Pasar Pagi yang menghubungkan ke Jalan Mas Tumenggung.

Langkah ini diambil setelah para pemilik toko dan warga setempat melayangkan aduan lantaran proyek fisik tersebut dinilai merugikan mata pencaharian mereka.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa penolakan warga didasari oleh struktur fisik bangunan pagar proyek di sisi kanan dan kiri jalan yang dinilai menutupi ruko-ruko tempat masyarakat berdagang.

“Itu ditolak oleh masyarakat. Karena melihat kondisi pembangunan menutup toko mereka sehingga,” ujar Samri usai rapat, Jumat (6/11/2026).

Menanggapi aduan tersebut, DPRD Samarinda langsung menggelar rapat internal lintas fraksi. Hasil rapat menegaskan komitmen para wakil rakyat untuk membela keberlangsungan ekonomi warga terdampak.

Samri menyampaikan bahwa mayoritas fraksi yang menghadiri rapat tersebut sepakat untuk meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera menghentikan pengerjaan pagar penutup di area tersebut.

Kata Samri, pihaknya juga tengah menyiapkan dokumen rekomendasi resmi yang akan diserahkan langsung kepada Wali Kota Samarinda.

“Hari ini kita di DPRD, dari hasil rapat, mayoritas fraksi sepakat dan setuju untuk menghentikan pembangunan itu. Ini akan kita buatkan rekomendasi secara tertulis untuk disampaikan ke Wali Kota karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” bebernya.

Terkait kelanjutan proyek, Komisi I DPRD Samarinda mendorong Pemkot Samarinda untuk melakukan revisi total terhadap desain penataan jalan tembusan tersebut.

Menurut Samri, pengerjaan penutupan pagar di depan ruko harus dihentikan dan dialihkan ke titik penataan lain di kawasan Pasar Pagi yang masih membutuhkan pembenahan infrastruktur.

“Jualan tidak di tutup saja belum tentu laku, apalagi kalau di tutup pagar,” tuturnya.

Ketika disinggung mengenai potensi masalah hukum atau kontrak kerja dengan pihak ketiga, Samri menilai Pemkot Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki legalitas dan mekanisme teknis untuk menyesuaikan hal tersebut tanpa merugikan kontraktor pelaksana.

Politisi PKS ini mengharapkan agar Pemkot Samarinda dapat memberikan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat namun di sisi lain terhadap penataan kawasan Pasar Pai tetap dapat berjalan.

“Pemerintah Kota kan bisa melakukan revisi addendum dan sebagainya, jadi tidak merugikan pihak kontraktor. Anggaran atau pengerjaannya bisa dialihkan ke bagian lain di sekitar kawasan Pasar Pagi yang masih banyak perlu dibangun,” tutup Samri.

[tra|adv]

Post Views: 5
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 270,111