Kamis, November 19, 2026
BerandaBeritaDPRD PPU Soroti Target PAD 2027 Turun Jadi Rp165 Miliar, Bapenda Diminta...

DPRD PPU Soroti Target PAD 2027 Turun Jadi Rp165 Miliar, Bapenda Diminta Lebih Optimistis

Infokaltim.id, Penajam – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), M Bijak Ilhamdani, menyoroti usulan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 yang hanya dipatok Rp165 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan target sebelumnya yang mencapai Rp210 miliar.

Sorotan itu disampaikan Bijak dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS). Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU, ia mempertanyakan alasan penurunan target PAD di tengah proyeksi pendapatan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dinilai masih menunjukkan tren positif.

Menurutnya, penurunan target tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terutama dalam memetakan dan menggali potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan.

“Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di Bapenda. Ini bukan semata-mata kritik, tetapi pesan agar jangan pesimistis dalam melihat potensi pendapatan daerah. Bapenda harus lebih mengeksplorasi sumber-sumber PAD yang jauh lebih luas,” ujarnya.

Bijak menilai, pemerintah daerah seharusnya tidak terpaku pada capaian pendapatan yang selama ini diperoleh. Menurutnya, potensi PAD masih terbuka untuk ditingkatkan apabila dilakukan pemetaan dan optimalisasi terhadap berbagai sumber penerimaan.

“Padahal, sebelumnya kita pernah menargetkan PAD sebesar Rp210 miliar. Kalau melihat proyeksi dalam RPJMD, tren pendapatan kita sebenarnya positif. Namun, mengapa targetnya justru turun cukup jauh, dari Rp210 miliar menjadi Rp165 miliar pada tahun depan?” katanya.

Ia bahkan menilai target PAD PPU semestinya dapat didorong hingga Rp250 miliar atau lebih. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal.

Bijak juga mengingatkan agar potensi pendapatan dari berbagai sektor, termasuk perizinan perusahaan dan sumber penerimaan lainnya, kembali dievaluasi. Selain menggali potensi baru, pemerintah daerah perlu memastikan kewajiban pembayaran dari pihak-pihak yang menjadi sumber pendapatan daerah dapat dipenuhi.

Namun, ia tidak menampik kondisi ekonomi daerah yang sedang mengalami perlambatan dapat memengaruhi kemampuan masyarakat maupun pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

“Artinya, ada potensi pendapatan yang belum bisa kita maksimalkan atau bahkan hilang. Karena itu, harus dicari solusinya,” tegasnya.

Di sisi lain, Bijak menilai optimalisasi PAD juga menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki komposisi belanja daerah. Hal itu berkaitan dengan besarnya belanja pegawai yang dinilai turut membatasi ruang fiskal pemerintah daerah.

Ia menyebut, perputaran ekonomi PPU saat ini masih banyak ditopang penghasilan aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer, hingga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan karakteristik dan kondisi fiskal masing-masing daerah dalam menentukan kebijakan belanja pegawai, termasuk kemungkinan penerapan standardisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Suka atau tidak, mau atau tidak, sebagian besar roda pertumbuhan dan perputaran ekonomi kita masih berasal dari gaji ASN, PPPK, tenaga honorer, hingga tenaga PJLP. Kalau belanja pegawai dibatasi, tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perputaran ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Bijak, peningkatan PAD perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD agar ketergantungan terhadap sumber pendapatan tertentu dapat dikurangi. Dengan demikian, komposisi belanja daerah diharapkan lebih seimbang dan ruang pembiayaan untuk kebutuhan pembangunan semakin terbuka.

“Harapannya, komposisi belanja daerah bisa menuju 70:30. Artinya, pemerintah daerah dan DPRD perlu mencari cara untuk menekan rasio belanja pegawai melalui peningkatan PAD,” pungkasnya.

[nly|adv dpr ppu]

Post Views: 2
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 288,486