Kamis, November 19, 2026
BerandaBeritaBelanja Pegawai Tekan Ruang Fiskal PPU, M Bijak Harap Pemerintah Pusat Beri...

Belanja Pegawai Tekan Ruang Fiskal PPU, M Bijak Harap Pemerintah Pusat Beri Solusi

Infokaltim.id, Penajam – Besarnya belanja pegawai menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, kebijakan pembatasan belanja pegawai dinilai perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang masih bergantung pada penghasilan aparatur dan tenaga kerja pemerintah.

Anggota Komisi I DPRD PPU, M Bijak Ilhamdani, mengatakan pemerintah pusat perlu memahami karakteristik perekonomian setiap daerah sebelum menerapkan kebijakan terkait belanja pegawai, termasuk kemungkinan standardisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Ia mengaku mendengar informasi mengenai rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri yang membahas persoalan TPP. Namun, dirinya belum mengetahui keputusan maupun kebijakan yang nantinya dihasilkan dari pembahasan tersebut.

“Kemarin saya mendengar informasi bahwa Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi terkait TPP. Saya belum mengetahui bagaimana hasilnya nanti, apakah akan ada sistem mandatori atau standardisasi TPP,” ujarnya.

Menurut Bijak, kondisi PPU memiliki karakteristik tersendiri karena perputaran ekonomi masyarakat masih banyak ditopang penghasilan aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer, hingga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Penghasilan kelompok tersebut tidak hanya menjadi sumber pendapatan individu, tetapi juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui konsumsi dan transaksi sehari-hari.

“Suka atau tidak, mau atau tidak, sebagian besar roda pertumbuhan dan perputaran ekonomi kita masih berasal dari gaji ASN, PPPK, tenaga honorer, hingga tenaga PJLP,” katanya.

Ia mengingatkan kebijakan pembatasan belanja pegawai harus memperhitungkan dampak turunannya terhadap perekonomian daerah. Menurutnya, pengurangan komponen penghasilan aparatur berpotensi memengaruhi daya beli dan perputaran uang di masyarakat.

“Kalau belanja pegawai dibatasi, tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perputaran ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Bijak berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta kondisi ekonomi masing-masing daerah. Ia menilai kebijakan yang diterapkan secara seragam belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah.

Di sisi lain, ia mendorong Pemerintah Kabupaten PPU bersama DPRD untuk memperkuat sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki komposisi belanja sekaligus mengurangi tekanan terhadap ruang fiskal daerah.

“Harapannya, komposisi belanja daerah bisa menuju 70:30. Artinya, pemerintah daerah dan DPRD perlu mencari cara untuk menekan rasio belanja pegawai melalui peningkatan PAD,” jelasnya.

Ia menegaskan, peningkatan pendapatan daerah harus menjadi perhatian bersama agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih baik untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Mudah-mudahan ada penambahan pendapatan sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih baik,” pungkasnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 2
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 288,651