Kamis, November 19, 2026
BerandaBeritaTapal Batas Desa dan Kelurahan di PPU Diklaim 90 Persen Tuntas, Peta...

Tapal Batas Desa dan Kelurahan di PPU Diklaim 90 Persen Tuntas, Peta Terkendala Anggaran

Infokaltim.id, Penajam – Penyelesaian tapal batas desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diklaim telah mencapai sekitar 90 persen. Meski sebagian besar persoalan batas wilayah disebut sudah menemukan kejelasan, proses penerbitan peta masih terkendala ketersediaan anggaran.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abd Rahman Wahid, mengatakan persoalan tapal batas di sejumlah wilayah pada dasarnya telah mengalami kemajuan. Tahapan yang masih perlu dituntaskan saat ini berkaitan dengan penerbitan peta sebagai dokumen pendukung batas administrasi wilayah.

Menurutnya, keterbatasan anggaran untuk pembuatan peta menjadi salah satu kendala yang sebelumnya telah disampaikan dalam pembahasan bersama pihak terkait.

“Untuk persoalan tapal batas, sejauh ini sebenarnya sudah cukup jelas. Tinggal penerbitan petanya saja. Keluhan yang disampaikan sebelumnya adalah anggaran untuk pembuatan peta tersebut belum disiapkan. Itu yang masih menjadi kendala,” ujarnya.

Rahman menyebut, penyelesaian batas wilayah desa maupun kelurahan diperkirakan sudah mencapai 90 persen. Sejumlah kawasan yang sebelumnya menjadi perhatian juga disebut telah memiliki kejelasan batas.

Wilayah tersebut antara lain Sesumpu, Pejala, Kampung Baru, dan Saloloang. Perkembangan ini dinilai menjadi modal penting untuk menuntaskan penataan administrasi wilayah di PPU.

Ia juga menyebut masyarakat cukup antusias terhadap rencana pemekaran desa. Namun, kepastian batas administrasi tetap diperlukan agar proses pemekaran tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kalau melihat respons masyarakat, mereka cukup antusias dengan rencana pemekaran desa. Sementara untuk persoalan tapal batas desa maupun kelurahan, sejauh ini diperkirakan sudah sekitar 90 persen terselesaikan,” katanya.

Rahman berharap kendala anggaran untuk penerbitan peta dapat segera dicarikan jalan keluar oleh pemerintah daerah. Sebab, kejelasan batas administrasi menjadi bagian penting dalam proses penataan dan pemekaran wilayah.

Ia optimistis persoalan tapal batas yang tersisa dapat diselesaikan melalui koordinasi antara DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta pemerintah daerah.

“Insyaallah tidak ada lagi persoalan besar terkait tapal batas. Kalaupun nantinya masih ditemukan masalah, kami akan berupaya melakukan tindak lanjut secara cepat melalui komunikasi dengan DPMD dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 2
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 288,653