Infokaltim.id, Penajam – Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Selain kesiapan kontingen, fasilitas pertandingan, transportasi, akomodasi hingga pelayanan kesehatan atlet diminta benar-benar diperhatikan agar persoalan dalam pelaksanaan sebelumnya tidak kembali terulang.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, mengatakan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan atlet terpenuhi selama mengikuti kompetisi.
Ia mengingatkan agar persoalan fasilitas dan transportasi yang pernah terjadi pada pelaksanaan sebelumnya tidak kembali terulang. Terlebih, pengelolaan anggaran kegiatan yang dialokasikan pemerintah provinsi nantinya juga melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Kita ini hanya sebagai peserta dan pelaksanaan kegiatan merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Tentu kita berharap kejadian yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang lagi. Pemerintah provinsi harus lebih bertanggung jawab,” ujarnya.
Di tingkat kabupaten, Jamaludin berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan kontingen secara menyeluruh. Ia memahami adanya keterbatasan anggaran, tetapi hal tersebut tidak boleh membuat kebutuhan mendasar atlet terabaikan.
Ia juga menyoroti informasi mengenai kondisi bus yang digunakan pada pelaksanaan sebelumnya, yang saat itu disebut tidak layak. Menurutnya, persoalan transportasi harus menjadi bahan evaluasi agar keselamatan dan kenyamanan atlet tetap terjamin.
Selain transportasi, keterbatasan perlengkapan pertandingan dan sarana prasarana sejumlah cabang olahraga (cabor) juga menjadi perhatian. Ia menyebut, dalam kondisi efisiensi anggaran, masih terdapat kebutuhan pertandingan yang harus dipenuhi secara mandiri oleh masing-masing cabor.
Salah satu contohnya adalah voli pantai yang disebut belum didukung sarana dan prasarana memadai.
“Perlengkapan pertandingan, misalnya, harus disiapkan sendiri oleh masing-masing cabang olahraga. Sementara itu, kebutuhan kontingen dari daerah sudah disiapkan dan memang telah dianggarkan pemerintah,” katanya.
Jamaludin menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kesiapan atlet tidak hanya ditentukan oleh latihan, tetapi juga dukungan fasilitas yang memadai selama pertandingan berlangsung.
Di sisi lain, pelayanan kesehatan atlet juga harus dipastikan tersedia. Ia menyebut Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai perangkat daerah yang menaungi kegiatan tersebut perlu memastikan kebutuhan kesehatan kontingen terpenuhi.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, DPRD berencana mengusulkan agenda pemantauan langsung melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama pimpinan dewan.
“Kami ingin melihat sejauh mana atlet kita diperlakukan, bagaimana penempatannya, serta bagaimana fasilitas dan kebutuhan mereka selama mengikuti pertandingan,” jelasnya.
Ia berharap DPRD dapat memperoleh jadwal pemantauan selama satu hingga dua hari untuk melihat langsung kondisi atlet, termasuk fasilitas dan pelayanan yang diterima.
“Jangan sampai ada atlet yang terlantar atau tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
[nly|adv dprd ppu]
