Infokaltim.id, Penajam – Minimnya komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu persoalan yang disoroti dalam rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, menilai proses pembahasan pembangunan fasilitas perikanan tersebut seharusnya melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat.
Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan tidak semestinya hanya dibahas oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak pengusul tanpa membuka ruang komunikasi dengan pihak lain yang memahami kebutuhan masyarakat nelayan.
Ia melihat terdapat persoalan komunikasi antara OPD, pihak pengusul, pemilik lahan, dan DPRD. Akibatnya, sejumlah aspirasi yang berkembang di masyarakat tidak sepenuhnya menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
“Banyak kebijakan yang sekarang dilakukan pemerintah daerah tanpa meminta pendapat DPRD. Pemerintah berjalan sendiri, padahal seharusnya ada koordinasi dan pembahasan bersama,” ujarnya.
Ishaq menilai, apabila seluruh pihak duduk bersama sejak awal, persoalan perbedaan pandangan mengenai lokasi KNMP kemungkinan dapat dihindari.
Ia menyebut, pembahasan idealnya melibatkan pemilik lahan, pihak pengusul, Dinas Perikanan, Bapelitbang, serta DPRD. Forum tersebut diperlukan untuk membahas kelayakan lokasi, kebutuhan nelayan, dan keberlanjutan pengelolaan fasilitas.
“Jika pemilik lahan, pihak pengusul, Dinas Perikanan, Bapelitbang, serta DPRD duduk bersama, saya kira persoalan penentuan lokasi pembangunan tidak akan terjadi seperti sekarang,” katanya.
Ishaq menegaskan, persoalan kebutuhan nelayan bukan hal baru baginya. Bahkan, ia mengaku telah turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat sejak dua tahun sebelum menjadi anggota DPRD.
Salah satu persoalan yang kerap disampaikan nelayan adalah ketidakpastian harga hasil tangkapan. Menurutnya, nelayan sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat ketika menjual hasil tangkapan kepada pembeli.
Setelah ikan diangkat dari kapal ke darat, harga justru sudah ditentukan oleh pihak pembeli. Kondisi itu membuat nelayan kesulitan mengetahui nilai ekonomi hasil tangkapan secara pasti.
“Bagaimana nelayan bisa sejahtera kalau mereka harus menunggu satu hingga dua minggu untuk mengetahui berapa harga hasil tangkapannya?” ucapnya.
Ia berharap pemerintah daerah memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan pembangunan, khususnya program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Ishaq, keterlibatan DPRD bukan untuk mengambil alih kewenangan eksekutif, melainkan memastikan kebijakan yang disusun pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan dapat diawasi pelaksanaannya.
“Pembangunan KNMP harus menjadi momentum memperkuat koordinasi antarlembaga agar fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab persoalan nelayan di PPU,” pungkasnya.
[nly|adv dprd ppu]
