Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaDPRD PPU Usulkan Pengelolaan Pasar Tertutup Diambil Alih Pemerintah

DPRD PPU Usulkan Pengelolaan Pasar Tertutup Diambil Alih Pemerintah

Infokaltim.id, Penajam – Pengelolaan pasar tertutup di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai perlu dievaluasi agar fasilitas perdagangan tersebut dapat berjalan lebih optimal. DPRD mengusulkan pemerintah daerah mengambil alih pengelolaan pasar, termasuk mempertimbangkan pembentukan atau pemanfaatan perusahaan daerah yang secara khusus menangani operasional pasar.

Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi PKB, Irawan, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki peran lebih besar dalam memastikan pengelolaan fasilitas pasar berjalan secara efektif.

Menurutnya, pasar tertutup yang ditargetkan rampung pada 2028 tidak cukup hanya diselesaikan dari sisi pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memikirkan model pengelolaan yang dapat menjamin keberlanjutan operasional fasilitas tersebut.

“Ya, itu harusnya diambil alih lagi oleh pemerintah,” kata Irawan.

Ia menilai pengelolaan pasar membutuhkan sistem yang jelas, mulai dari pengaturan operasional, pemeliharaan fasilitas, hingga pelayanan terhadap pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.

Sebab, fasilitas perdagangan yang telah dibangun dengan anggaran pemerintah harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika ditanya mengenai model pengelolaan yang dapat diterapkan, Irawan menyarankan penggunaan pola pengelolaan melalui perusahaan yang secara khusus menangani pasar.

“Bisa menggunakan pola pengelolaan melalui PT Pasar, supaya pengelolaannya lebih profesional,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan melalui perusahaan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperjelas tanggung jawab operasional. Dengan pola tersebut, pengelolaan pasar diharapkan tidak hanya bergantung pada mekanisme administrasi perangkat daerah.

Namun, usulan tersebut tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah daerah, terutama terkait kelembagaan, kewenangan, pembiayaan, dan mekanisme pengawasan.

Irawan menilai aspek pengelolaan harus menjadi perhatian sejak awal, sehingga ketika pembangunan selesai, fasilitas pasar dapat langsung dimanfaatkan dan tidak mengalami persoalan operasional.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus mengejar target penyelesaian pembangunan pada 2028, tetapi juga menyiapkan konsep pengelolaan yang matang.

Dengan demikian, pasar tertutup tersebut nantinya dapat berfungsi sebagai fasilitas perdagangan yang dikelola secara profesional, memberikan kepastian bagi pedagang, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pasar pada akhirnya harus dilihat dari kebermanfaatan fasilitas tersebut bagi masyarakat, bukan semata-mata dari selesainya pekerjaan konstruksi.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 116
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 331,528