Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaKondisi Fiskal Dianggap Lemah, DPRD PPU Waspadai Dampaknya terhadap Pembangunan Fisik 2027

Kondisi Fiskal Dianggap Lemah, DPRD PPU Waspadai Dampaknya terhadap Pembangunan Fisik 2027

Infokaltim.id, Penajam – Kondisi fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dinilai semakin berat menjadi perhatian DPRD, terutama dalam menghadapi pelaksanaan pembangunan pada 2027. Ketergantungan terhadap dukungan anggaran pemerintah pusat disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi PKB, Irawan, mengakui kondisi keuangan daerah menjadi tantangan dalam menentukan keberlanjutan berbagai program pembangunan. Menurutnya, selama ini kapasitas pembangunan PPU masih banyak bergantung pada transfer dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Kalau bicara fiskal kita ini berat. Karena kehidupan pembangunan kita selama ini banyak bergantung pada pemerintah pusat,” kata Irawan.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah kebutuhan daerah untuk mempertahankan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ketika kemampuan fiskal terbatas, pemerintah daerah perlu menyesuaikan perencanaan program dengan ketersediaan anggaran.

Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi ruang pemerintah dalam merealisasikan pembangunan fisik pada tahun anggaran mendatang.

Meski demikian, Irawan tidak merinci sektor infrastruktur mana saja yang berpotensi mengalami penyesuaian maupun besaran anggaran pembangunan yang akan tersedia pada 2027.

Ia menegaskan, pembahasan mengenai kapasitas teknis pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya bukan menjadi kewenangannya untuk dijelaskan secara terperinci.

“Kalau untuk kapasitas dan teknis pembangunan jalan, itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Itu ada OPD yang lebih berwenang,” ujarnya.

Menurutnya, perangkat daerah teknis memiliki informasi dan kewenangan yang lebih tepat untuk menjelaskan perencanaan pembangunan, termasuk kemampuan anggaran dan prioritas pekerjaan infrastruktur.

Karena itu, penjelasan mengenai arah pembangunan fisik PPU pada 2027 perlu mengacu pada data dan perencanaan dari OPD terkait.

Di tengah kondisi fiskal yang berat, pemerintah daerah diharapkan mampu memperhitungkan kemampuan keuangan secara cermat dalam menyusun program pembangunan.

Kebutuhan pembangunan harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran agar pelaksanaannya tidak mengganggu pembiayaan program pemerintahan lainnya.

Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Irawan mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah merupakan faktor penting yang menentukan keberlangsungan pembangunan.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal ketika menetapkan arah dan prioritas pembangunan PPU pada 2027,” tutupnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 7
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 333,225